Pemerintah Gandeng NU Percepat Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial

Reporter

Editor

Sabtu, 5 Maret 2022 18:49 WIB

Presiden Joko Widodo menghitung sertifikat saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Pengasih, Kulonprogo, DI Yogyakarta, Jumat 30 Januari 2020. Presiden menyerahkan 2.000 sertifikat tanah untuk masyarakat yang berasal dari seluruh DI Yogyakarta. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menggandeng Nahdlatul Ulama (NU) untuk percepatan program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS).

"Ujung dari program RAPS adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepastian hukum yang didapatkan dibutuhkan masyarakat untuk mengakses bantuan modal, bibit, dan seterusnya," ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan, dalam keterangannya, Sabtu, 5 Maret 2022.

Abetnego menjelaskan, NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia dengan 91,2 juta anggota dan memiliki 29.000 jaringan pesantren. Dengan aset tersebut, ia berharap NU bisa turut terlibat dalam membantu pemilihan skema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lokasi konflik agraria.

Apa lagi, kata Abetnego, satu fokus KSP pada 2021 adalah mendorong pemberdayaan di 16 lokasi major project reforma agraria dan 11 lokasi rencana pengembangan area terpadu perhutanan sosial.

Melalui kolaborasi ini, Abetnego berharap akan ada pencapaian pesat dalam program Perhutanan Sosial yang baru mencapai 4,8juta dari target 12,7juta Hektare. Selain itu, kolaborasi ini diharapkan mampu menggenjot pencapaian redistribusi tanah untuk reforma agraria yang baru mencapai 1,4 juta dari target 4,5 juta Hektare.

Advertising

Sebagai perwujudan awal kolaborasi ini, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) telah menyelenggarakan kegiatan Halaqoh RAPS dalam rangka memperingati Hari Lahir Nadhlatul Ulama ke-96 di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, pada Jumat kemarin.

Dalam acara itu, PBNU mendorong warga NU berkontribusi pada percepatan RAPS dan menargetkan pendampingan penyelesaian sedikitnya 2 juta Hektare lahan berkonflik.

Pada saat yang sama, lembaga/badan otonom perempuan Nahdlatul Ulama ditargetkan dapat membantu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam program perhutanan sosial hingga 15.7 persen dari yang saat ini hanya 5 persen saja. “Melalui program RAPS ini, pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan ikan tapi juga kail dan ilmu memancing bagi warga NU,” kata Alissa Wahid, Ketua Tanfidziyah PBNU.