TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komite I DPD RI, Abdul Kholik, menjelaskan penundaan Pemilu 2024 bakal menyebabkan lima masalah pada sistem demokrasi di Indonesia. Masalah pertama adalah munculnya ketidakpastian dalam politik.

"Apakah ada jaminan ketika diperpanjang kemudian kondisi menjadi lebih baik atau bahkan memburuk? Kalau buruk, nanti Pemilu ditunda lagi? Kan repot," ujar Abdul dalam webinar MIPI, Sabtu, 5 Maret 2022.

Masalah kedua, Abdul mengatakan sistem demokrasi menjadi mandek. Bahkan para penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini KPU, bisa mengalami demotivasi karena ketidakpastian waktu Pemilu.

Kemudian masalah ketiga, Abdul mengatakan sistem demokrasi Indonesia bakal balik ke era 1945 sampai 1960-an. Di saat itu, sistem demokrasi Indonesia cenderung heavy executive, atau segala sesuatunya cenderung ditentukan oleh eksekutif dan mengurangi peran yudikatif dan legislatif.

Jika kondisi tersebut dibiarkan, risikonya menurut Abdul adalah terbentuknya tirani mayoritas yang mengabaikan minoritas. "Problem heavy executive ini yang membuat Tap MPR pertama yang pertama kali keluar adalah pembatasan jabatan presiden. Tapi setelah beberapa tahun reformasi, ini muncul lagi," kata Abdul.

Masalah keempat, Abdul menjelaskan bakal terjadi kebingungan soal pihak yang menetapkan dan mengesahkan, perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab, mundurnya Pemilu bakal membuat masa jabatan DPR, MPR, hingga DPD juga terdampak.

"Kalau dulu Presiden dipilih berdasarkan hasil pemilu dan dilantik oleh MPR, kalau ini nanti siapa?" kata Abdul.

Terakhir, penundaan Pemilu 2024 bisa mengakibatkan deligitimasi pemerintah, instabilitas, hingga potensi konflik di masyarakat.

Pengusul pertama Pemilu 2024 ditunda adalah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Usulan agar Pemilu ditunda hingga dua tahun itu kemudian mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Mereka menyatakan kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga Pemilu 2024 perlu ditunda agar pemerintah bisa fokus untuk pulih. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari partai NasDem, PKS, Demokrat, PPP, dan PDI Perjuangan.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca: DPD Sebut Indonesia Pernah Sukses Gelar Pemilu 1999 saat Ekonomi Terpuruk