Presiden Joko Widodo saat memimpin jalannya Rapat Pimpinan TNI-Polri di Jakarta Timur, Selasa, 1 Maret 2022. Source: Agus Suparto/Fotografer Presiden
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer Beni Sukadis menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menegur personel TNI-Polri yang menolak proyek Otorita IKN di depan banyak orang. Teguran Jokowi sampaikan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI pada Selasa kemarin.
Menurut Beni, seharusnya teguran itu cukup disampaikan dengan memanggil pimpinan TNI-Polri, sehingga masalah ini tidak menjadi konsumsi publik dan selesai di kedua instansi tersebut.
"Sehingga tindakan kemarin tidak mempermalukan TNI-Polri. Kalau semua isu dan persoalan diumbar justru kontra produktif, yaitu hanya menghasilkan orang yang ABS (asal bapak senang) saja dan justru bisa menjerumuskan pimpinan politik," kata Beni saat dihubungi Tempo, Rabu, 2 Maret 2022.
Beni menuturkan personel TNI-Polri memang secara etika tidak diperbolehkan terang-terangan menolak program pemerintah. Namun, kata Beni, sampai saat ini tidak ada aturan yang melarang personel TNI-Polri berbicara tentang program pemerintah, seperti misalnya IKN.
"Kalau memang ada aturan seperti apa dan yang mana? Jangan-jangan aturan teknisnya tidak jelas atau bisa dikatakan suatu grey area yang sebenarnya ada soal kekosongan hukum/aturan," kata Beni.
Di sisi lain, Beni mengatakan, seharusnya TNI-Polri memiliki tempat khusus untuk para personelnya menyalurkan aspirasi atau keluhan. Sehingga, jika ada hal yang diprotes oleh personel militer atau polisi bisa selesai di internal institusi tanpa perlu diketahui orang lain.
Sebelumnya dalam Rapat Pimpinan kemarin, Presiden Joko Widodo meminta institusi TNI-Polri mendisiplinkan anggotanya yang berani menolak pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jokowi mengatakan ada aparat yang berani mengemukakan sikap penolakan tersebut di grup WhatsApp.
"Enggak setuju IKN itu apa? Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WhatsApp grup yang dibaca gampang," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan kedisiplinan di institusi TNI-Polri berbeda dengan masyarakat sipil. Ia khawatir munculnya pembahasan penolakan IKN oleh aparat keamanan di grup WhatsApp bakal berbuntut panjang. "Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi, itu ikut dalam urusan demokrasi!" kata Jokowi.
Jokowi pun memperingatkan soal aturan dalam TNI-Polri yang segala tindakan anggotanya merupakan sikap kesatuan. Ia juga memperingatkan soal pedoman dalam TNI-Polri yang memiliki kesetiaan tegak lurus terhadap pimpinannya. "Sekali lagi di tentara, polisi, engga bisa (berbicara) seperti itu, harus dikoordinir secara kesatuan," kata Jokowi.
