Kasus Wadas, Ini 4 Proyek PSN Sektor Bendungan yang Dibelit Pembebasan Lahan

Reporter

Tempo.co

Editor

Dwi Arjanto

Selasa, 1 Maret 2022 20:58 WIB

Mengutip dari situs Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP.go.id, Rabu, 9 Februari 2022, nilai investasi untuk membangun bendungan Rp 2,06 triliun berasal dari APBN-APBD. Saat perencanaan, Bendungan Bener ini mulai konstruksi pada 2018 dan direncanakan mulai operasi pada 2023. Dok. Waskita

Akan tetapi, hingga saat ini warga Wadas masih menolak jika lahan desanya digunakan sebagai penambangan andesit. Penolakan itu, dikutip dari Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa), dilatar belakangi oleh ancaman kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan.

2. Bendungan Bagong

Lokasinya berada di Trenggalek, Jawa Timur. Rencananya, konstruksi dimulai pada 2018 sampai 2023. Namun, dikutip dari sppip.go.id, status terakhir perkembangan pembangunan hanya dua persen. Proyek dengan total investasi sebesar 709 miliar ini tampaknya masih terkendala skema pembebasan lahan.

Bahkan, dilansir dari berbagai sumber, anggota DPRD Trenggalek akan memanggil tim appraisal pembebasan lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bagong. Sebab, warga yang terdampak proyek tersebut mengeluh akan adanya ketimpangan harga lahan yang dianggap tidak adil.

3. Bendungan Kuwil Kawangkoan

Bendungan Kuwil Kawangkoan (Kuwkaw) terletak di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Bendungan ini rencananya akan memiliki kapasitas 23,37 meter kubik. Hal ini, diharapkan untuk mengurangi laju aliran banjir 282 meter kubik/detik, menyediakan pasokan air baku 4,50 meter kubik/detik dan menghasilkan daya listrik 1,20 MW.

Namun, stratus pembangunannya sulit dirampungkan karena masih terkendala pada pembebasan lahan. Dilansir dari sda.pu.go.id, tanah warga yang terletak di kawasan bendungan belum sepenuhnya dibayar. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS I), I Komang Sudana menjelaskan bahwa pembebasan tanah pada Bendungan Kuwkaw masih terkendala.

4. Bendungan Mbay

Bendungan Mbay adalah bendungan yang terletak di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Targetnya, bendungan ini akan memiliki kapasitas sebesar 24.91 meter kubik. Hal itu, dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan seluas 5206 Ha, menyediakan pasokan air baku sebesar 0,54 kubik/detik.

Namun, proses pembangunannya masih terganjal dan belum rampung. Melansir dari berbagai sumber, hal itu disebabkan oleh masyarakat adat setempat yang menolak rencana pembangunan Bendungan Mbay. Mereka menolak karena tanah mereka memiliki identitas budaya yang sudah melekat. Alasan yang tak beda jauh dengan kasus penolakan oleh warga Desa Wadas di kasus Bendungan Bener.

HARIS SETYAWAN
Baca juga: Aparat Gabungan Copot Spanduk Penolakan Tambang di Desa Wadas

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.




Berita terkait

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

18 jam lalu

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Menurut Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

1 hari lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Suap demi Predikat WTP dari BPK

3 hari lalu

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.

Baca Selengkapnya

198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet

4 hari lalu

198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet

Sebanyak 198 PSN telah rampung dibangun selama periode 2016 hingga 2024, dengan nilai proyek Rp1.614 triliun, sementara yang lelet akan dievaluasi.

Baca Selengkapnya

Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 hari lalu

Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan ada sejumlah Proyek Strategis Nasional atau PSN sektor transportasi yang belum bisa diselesaikan tahun ini.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

4 hari lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Konawe, Kunjungan Jokowi, Bendungan, hingga Banjir

4 hari lalu

5 Hal tentang Konawe, Kunjungan Jokowi, Bendungan, hingga Banjir

Jokowi meresmikan Bendungan Ameroro di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

5 hari lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

5 hari lalu

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

Tim peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN): sama saja dengan PSN lainnya.

Baca Selengkapnya