Calon Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Masdar Hilmy meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Senin, 17 Juni 2019. Masdar diperiksa sebagai saksi terkait kasus seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 untuk tersangka mantan Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Surabaya - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menghargai respons publik atas dikeluarkannya Surat Edaran Kementerian Agama (Kemenag) No. 05/2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Dalam pandangan UIN Sunan Ampel, respons itu menandakan bahwa sebuah kebijakan tidak hanya menggaung di ruang kosong, tapi mengena pada sasaran yang dituju.
Namun UIN Sunan Ampel mengecam pihak-pihak yang dengan sengaja mendistorsi isi Surat Edaran maupun penjelasan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dalam siaran pers yang ditandatangani Rektor Masdar Hilmy serta Ketua Pusat Studi Moderasi Beragama Ahmad Zainul Hamdi, UIN Sunan Ampel menilai distorsi informasi itu menjadi fitnah keji dan pembohongan publik.
Menurut UIN Sunan Ampel, jika secara jujur membaca isi SE Menteri Agama No. 05/2022 itu, sama sekali tidak melarang umat Islam menggunakan pengeras suara dalam melakukan syiar agamanya. SE tersebut dikeluarkan dalam kerangka pengaturan ekspresi keberagamaan di ruang publik atau yang dalam kerangka hak asasi manusia disebut forum externum.
“Mengatur ekspresi keberagamaan di ruang publik sama sekali berbeda dengan pelanggaran terhadap syiar agama,” demikian salah satu poin pernyataan pers UIN Sunan Ampel.
Ekspresi ber-Islam di ruang publik, menurut pernyataan tersebut, juga perlu mempertimbangkan kemaslahatan umum. Karena kemaslahatan umum adalah tujuan tertinggi dari syariat Islam (maqashid al-syari’ah). Sehingga mengingkari tujuan syariat ini dengan dalih syiar Islam, menurut UIN Sunan Ampel, tentu saja tidak bisa diterima. “Karena syiar Islam itu sendiri justru harus mewujudkan Islam yang membawa kepada kebaikan bersama (al-mashlahah al’ammah),” bunyi siaran pers itu.
UIN Sunan Ampel pun menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap SE No. 05/2022 Kemenag tersebut karena hal itu diperlukan agar ekspresi keberagaman secara umum dan keberislaman secara khusus tidak mengganggu ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bersama sebagai bangsa.
Indeks Reformasi Birokrasi Kemenag Meningkat karena Perbaikan Pengawasan
11 hari lalu
Indeks Reformasi Birokrasi Kemenag Meningkat karena Perbaikan Pengawasan
Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag), Faisal mengatakan, ada tujuh aksi perbaikan pengawasan yang berdampak positif. Salah satunya, adanya kenaikan indeks reformasi birokrasi dan integritas.