TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong agar Mahkamah Agung mengedepankan model-model alternatif penyelesaian perkara di Indonesia. Seperti dengan mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dan restorative justice untuk perkara pidana.

"Model-model alternatif penyelesaian perkara perlu diterapkan untuk mengurangi beban pengadilan," ujar Jokowi dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Selasa, 22 Februari 2022.

Dengan transformasi menuju ke arah penyelesaian hukum yang lebih modern itu, Jokowi berharap pelayanan peradilan yang lebih cepat dan lebih mudah, yang sederhana, berbiaya ringan dan profesional serta memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan.

Selain itu, Jokowi juga mendorong sistem peradilan di Indonesia mengedepankan proses dialog yang melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait secara profesional, transparan, dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud.

Lebih lanjut, Jokowi berharap Mahkamah Agung terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi. Seperti misalnya melalui percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan, serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan.

"Kami juga berharap agar Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentang yaitu perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan, layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan," ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu menerangkan peran Mahkamah Agung dalam mengawal keadilan sangat krusial. Apalagi, menurut Jokowi Indonesia saat ini sedang bertransformasi dalam banyak hal khususnya di bidang pembangunan dan ekonomi.

Dengan kondisi kepastian hukum yang semakin baik berkat Mahkamah Agung, Jokowi yakin transformasi tersebut dapat semakin berjalan mulus.

"Dengan menghasilkan landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara, dan aset-aset publik lainnya serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang menciderai rasa keadilan," kata Jokowi.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca: Jokowi Sebut Pemerintah Butuh Dukungan MA Jalankan Agenda Reformasi