Tangani Pesantren Terafiliasi Teroris, BNPT Libatkan Tiga Lembaga

Reporter

Arrijal Rachman

Editor

Amirullah

Jumat, 18 Februari 2022 15:21 WIB

Klinik Pancasila merupakan program upaya deradikalisasi narapidana terorisme dengan mengedepankan pembinaan wawasan kebangsaan pada nilai-nilai Pancasila. Foto: BNPT

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melibatkan tiga kementerian atau lembaga untuk menangani berbagai pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Ini sebagai tindak lanjut pemetaan terhadap 198 pesantren.

Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris menjelaskan tiga kementerian atau lembaga yang disinergikan untuk menangani dugaan tersebut adalah Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, serta Polri. Semua itu disinergikan di bawah koordinasi BNPT.

"Penanganan ke depan kan ada program sinergitas kementerian dan lembaga. Bentuk konkretnya bagaimana kita mengajak paling tidak duduk bersama tiga kementerian dan lembaga," kata dia dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat, 18 Februari 2022.

Khusus untuk Kementerian Agama, dia menjelaskan, akan diarahkan untuk memetakan pesantren yang telah memiliki dasar hukum dalam pembentukannya, serta meninjau kembali kurikulum yang digunakan pesantren tersebut.

"Hanya mau dapat bantuan beasiswa, tapi saat diperiksa kurikulumnya ternyata tidak ada wawasan kebangsaan dan pendidikan kewarganegaaran Pancasila, tidak ada empat konsensus berbangsa," ujarnya.

Advertising
Advertising

Adapun yang kedua, kata dia, adalah Kementerian Dalam Negeri karena berkaitan erat dengan izin pembangunan pesantren tersebut. Sementara itu, yang ketiga disebutkan Irfan adalah melibatkan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri.

"Kalau tidak bisa diajak berdamai, tentu ada strategi hukum lainnya yang harus kami tempuh. Minimal ketiganya ini BNPT mengkoordinasikan, mari kita sisir berapa wilayah, berapa provinsi, berapa puluh ribu pesantren," tegas Irfan.

Di sisi lain, Irfan menekankan, data-data pesantren ini pada dasarnya bukanlah konsumsi publik, sebagaimana yang telah dikatakan Kepala BNPT Boy Rafli Amar. Sebab, dia menyebut, data-data ini masih dalam tahap penyidikan.

"Itu dalam proses penyelidikan. Makanya kalau disisir setelah dikritisi oleh Majelis Ulama ternyata satu-satu alamat itu bukan pesantren semua. Ada nama radio, klinik, tapi istilahnya kelompok radikal teroris melewati semua lembaga-lembaga itu," ucapnya.

Berita terkait

BNPT Apresiasi Partisipasipan yang Aktif Melakukan Pencegahan Terorisme

7 jam lalu

BNPT Apresiasi Partisipasipan yang Aktif Melakukan Pencegahan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), berikan Sertifikat Penerapan Standar Minimum Pengamanan kepada 18 pengelola objek vital strategis dan transportasi di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

1 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemenag Luncurkan Gerakan Senam Haji Jaga Ketahanan Fisik Jemaah

1 hari lalu

Kemenag Luncurkan Gerakan Senam Haji Jaga Ketahanan Fisik Jemaah

Gerakan Senam Haji dikemas untuk menjaga kebugaran dan ketahanan fisik jemaah.

Baca Selengkapnya

Kemenag Cairkan Dana BOS Tahap I dan PIP Pesantren 2024

3 hari lalu

Kemenag Cairkan Dana BOS Tahap I dan PIP Pesantren 2024

kemenag mengalokasikan anggaran dana BOS Pesantren sebesar Rp 340,5 miliar tahun ini.

Baca Selengkapnya

BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

5 hari lalu

BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

Indonesia menjadi role model upaya penanggulangan terorisme. Uni Eropa sangat ingin belajar dari Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

5 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

5 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

75.572 Visa Jemaah Haji Reguler Sudah Terbit

5 hari lalu

75.572 Visa Jemaah Haji Reguler Sudah Terbit

Kemenag mengatakan ada 75.572 visa jemaah haji reguler yang sudah terbit. Diketahui Jemaah haji Indonesia akan mulai terbang ke Arab Saudi pada 12 Mei

Baca Selengkapnya

Kemenag Siapkan Regulasi Pengawasan Madrasah Berbasis Digital

6 hari lalu

Kemenag Siapkan Regulasi Pengawasan Madrasah Berbasis Digital

Digitalisasi regulasi pengawasan ini nantinya akan mengatasi masalah ketimpangan rasio pengawas dengan jumlah madrasah.

Baca Selengkapnya

Kepala BNPT: Tingkatkan Kualitas Asesmen untuk Kemanan World Water Forum

6 hari lalu

Kepala BNPT: Tingkatkan Kualitas Asesmen untuk Kemanan World Water Forum

Tindakan ini guna memastikan kemanan World Water Forum Ke-10 di Bali pada Mei mendatang.

Baca Selengkapnya