Terpopuler Nasional: Akun Wadas Melawan Diblokir dan Polemik Mars KPK

Reporter

Tempo.co

Jumat, 18 Februari 2022 08:13 WIB

Ketua KPK, Firli Bahuri, menyampaikan laporan kinerja akhir tahun, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 29 Desember 2021. Dari total nominal Rp 7,9 miliar laporan gratifikasi, sebanyak Rp 2,29 miliar laporan gratifikasi yang diterima telah ditetapkan menjadi milik negara. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Berita seputar akun Wadas Melawan yang ditangguhkan dan Mars KPK menjadi perhatian pembaca sepanjang Kamis, 17 Februari 2022. Tempo mencoba merangkum dua berita terpopuler tersebut.

Akun Wadas Melawan

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate mengatakan pihaknya tak pernah mengusulkan pemblokiran terhadap akun Twitter @wadas_melawan yang kerap membagikan informasi soal kejadian di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Akun dengan 63 ribu pengikut itu pada Rabu kemarin tidak bisa lagi diakses karena di-take down alias diblokir oleh Twitter.

"Sepengetahuan saya Kominfo belum pernah mengusulkan pemblokiran atau take down atas akun wadas _melawan dimaksud," ujar Johnny saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Februari 2022.

Meski begitu, Johnny mengatakan Kominfo bakal melakukan konfirmasi ke internal mengenai pemblokiran tersebut. Johnny mengatakan bakal mengabari hasil konfirmasi tersebut kepada Tempo. "Namun secara umum terhadap konten yang melanggar UU dan peraturan akan terus diamati dan dibersihkan untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat umum," ujar Johnny.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, akun dengan profil lengkap GEMPADEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas) Menolak Keras Eksploitasi di Bumi Wadas hilang dari Twitter. Hal itu kemudian mendapat kecaman dari Koalisi Advokat untuk Keadilan GEMPADEWA, Julian Duwi Prasetya. "Ini jelas upaya pembungkaman suara-suara kritis dari masyarakat," kata Julian.

Menurut Julian, kejadian yang dialami akun @Wadas_Melawan ini bukanlah kali pertama. Sebelumnya, akun tersebut juga sudah beberapa kali diretas.

Bahkan beberapa hari lalu, akun Instagram LBH Yogyakarta juga sempat tak bisa diakses sejak Selasa, 8 Februari 2022, pukul 23.20 WIB. Akun tersebut digunakan mengunggah konten tentang penangkapan warga Desa Wadas oleh polisi.

Direktur LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadhli mengatakan hingga Rabu pagi, 9 Februari 2022, akun tersebut belum pulih. "Tak bisa diakses sejak semalam," kata dia melalui pesan singkat.

Sekarang, akun Instagram LBH Yogyakarta ini sudah dapat diakses dengan normal. Julian menyebut akun tersebut down selama 1x24 jam saat itu. "Ini memang ada pembungkaman secara masif," kata dia.

Dengan ditangguhkannya akun Twitter @Wadas_Melawan, Julian menyebut pihaknya akan mencoba mengkonfirmasi ke Kominfo maupun pihak Twitter untuk mencari tahun penyebab status suspend ini.

Mars KPK

Manajer Kampanye Indonesia Memanggil 57+ Institute Benydictus Siumlala mengkritik tindakan Ketua KPK Firli Bahuri yang memberikan penghargaan ke istrinya sendiri, Ardina Safitri. Dia menganggap ada unsur korupsi dalam tindakan tersebut.

“Sebegitu butuh penghargaan kah? Sampai harus begini? Dalam skala kecil di kejadian receh ini ada conflict of interest, ada trading in influence, ada nepotisme, dan perilaku koruptif lain,” kata Beny lewat akun Twitternya, Kamis, 17 Februari 2022.

Firli memberikan penghargaan kepada istrinya yang menciptakan himne dan mars KPK. Penyerahan penghargaan dilakukan dalam acara Launching Lagu Mars dan Hymne KPK di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Kamis, 17 Februari 2022. Pemberian penghargaan itu sekaligus menandai bahwa lagu ciptaan Dina itu akan menjadi lagu resmi di KPK.

Beny mengatakan memberikan penghargaan kepada istri atas nama lembaga KPK merupakan tindakan menjijikkan. Dia khawatir tindakan seperti itu akan diikuti dengan pemberian penghargaan lain kepada keluarga pimpinan dan pejabat KPK lainnya. Dia menganggap tindakan itu merusak nilai di komisi antirasuah.

“Atau kesimpulannya, KPK yang sebegini menjijikkannya yang justru diinginkan oleh pemerintah?” kata dia soal pembuatan Mars KPK.

Baca: Firli Berharap Mars dan Himne Jadi Inspirasi Pegawai KPK dalam Bekerja

M JULNIS FIRMANSYAH | ROSSENO AJI

Berita terkait

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN

26 menit lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN

Dilansir dari laman e-LHKPN milik KPK, Kepala Bea Cukai Puwakarta itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2022.

Baca Selengkapnya

Polri Usulkan ke Kementerian Kominfo Blokir 2.862 Situs Diduga Tawarkan Judi Online

4 jam lalu

Polri Usulkan ke Kementerian Kominfo Blokir 2.862 Situs Diduga Tawarkan Judi Online

Polisi telah menangkap 142 tersangka dari 115 kasus judi online dalam rentang pada periode 23 April hingga 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

9 jam lalu

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

KPK akhirnya menahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan. Tidak dilakukan jemput paksa.

Baca Selengkapnya

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

11 jam lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

14 jam lalu

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

15 jam lalu

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.

Baca Selengkapnya

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

15 jam lalu

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.

Baca Selengkapnya

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

16 jam lalu

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

KPK resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN BPPD

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

17 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

18 jam lalu

Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

KPK memeriksa Direktur Utama PT Taspen Antonius N. S. Kosasih dalam kasus dugaan korupsi kegiatan investasi fiktif perusahaan pelat merah itu.

Baca Selengkapnya