Setelah Ganjar, Komnas HAM Minta Keterangan Polisi soal Insiden Wadas

Minggu, 13 Februari 2022 14:34 WIB

Warga beraktivitas di sekitar rumahnya di Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu, 9 Februari 2022. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih menyelidiki dugaan kekerasan terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Hari ini, Ahad, 13 Februari 2022, Komnas akan mendatangi Polres Purworejo.

“Kami masih melanjutkan mencari keterangan dugaan kekerasan, hari ini akan bertemu dengan pihak kepolisian di Purworejo,” ujar Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, saat dihubungi, Ahad, 13 Februari 2022.

Sebelumnya, Beka sudah menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Jumat, 11 Februari. Dalam pertemuan tersebut, Beka mengatakan beberapa hal kepada Ganjar.

Pertama, Komnas HAM meminta agar pemerintah mengevaluasi total pendekatan yang dilakukan dalam penyelesaian di Desa Wadas. “tapi dengan tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan dan mengedepankan musyawarah, pendekatan humanis persuasif begitu,” katanya.

Kedua, dia melanjutkan, Komnas HAM juga memberikan beberapa masukan terkait isu penting yang berkembang. Misalnya, Beka mencontohkan, soal perizinan, mekanisme pembebasan lahannya. "Artinya kemarin kan pengukuran, terus bagaimana pembayarannya apa saja item-item yang harus dibayarkam begitu," tutur Beka.

Advertising
Advertising

Ketiga, Komnas HAM juga meminta agar Ganjar fokus pada pemulihan trauma bagi warga Desa Wadas, khususnya untuk perempuan dan anak-anak. "Juga soal jaminan keamanan, tidak lagi intimidasi, terus kemudian tidak ada ancaman atau pemaksaan," katanya.

Menurut Beka, usulan-usulan tersebut diterima oleh Ganjar. "Dia (Ganjar) menyatakan bertanggung jawab atas kejadian kemarin dan akan menindaklanjuti saran Komnas HAM,” ujar Beka soal insiden di Desa Wadas.

Setelah menemui Ganjar, keesokan harinya, Sabtu, 12 Februari 2022, Beka mendatangi warga Desa Wadas. “Yang kami temukan memang ada kekerasan yang dilakukan oleh aparat, kemudian warga masih trauma,” ujar dia.

Selain itu, Beka melanjutkan, Komnas juga mendapatkan laporan masih ada beberapa warga yang belum berani pulang ke desa. Juga soal relasi sosial antara warga yang mendukung dan menolak menjadi renggang. “Jadi sebelumnya sudah ada ke arah perbaikan relasi tapi setelah insiden beberapa hari yang lalu itu renggang lagi,” katanya.

Komnas HAM memang terlibat dalam penyelesaian insiden di Desa Wadas, terkait adanya dugaan kekerasan terhadap warga yang melanggar prinsip HAM. Beka juga mengatakan tujuan datang ke desa tersebut adalah untuk fokus pada insiden kekerasan yang terjadi.

Baca juga: LBH Yogya Ungkap Sejarah Proyek Bendungan Bener yang Ditolak Warga Wadas

Berita terkait

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

20 jam lalu

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Laporan Investigasi: Indonesia Impor Spyware dari Perusahaan Israel

20 jam lalu

Laporan Investigasi: Indonesia Impor Spyware dari Perusahaan Israel

Indonesia dikabarkan tengah mengimpor Indonesia tengah mengimpor sejumlah produk spyware dan pengawasan yang sangat invasif dari Israel.

Baca Selengkapnya

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

1 hari lalu

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

Komnas HAM mengingatkan agar pasukan tambahan yang dikirimkan ke Intan Jaya sudah berpengalaman bertugas di Papua.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

AS Tetapkan 5 Unit Keamanan Israel Lakukan Pelanggaran HAM sebelum Perang Gaza

4 hari lalu

AS Tetapkan 5 Unit Keamanan Israel Lakukan Pelanggaran HAM sebelum Perang Gaza

Deplu Amerika Serikat telah menetapkan 5 unit keamanan Israel melakukan pelanggaran berat HAM sebelum pecah perang di Gaza

Baca Selengkapnya

Apa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?

8 hari lalu

Apa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?

Prabowo-Gibran resmi ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Berikut pemberitaan media asing soal penetapan itu.

Baca Selengkapnya

AS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?

11 hari lalu

AS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?

Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel atas perlakuan mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Baca Selengkapnya

Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM

11 hari lalu

Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM

Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".

Baca Selengkapnya

AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

12 hari lalu

AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

PM Israel Benjamin Netanyahu akan melawan sanksi apa pun yang menargetkan unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya