7 Perempuan Calon Anggota Janji SDM KPU dan Bawaslu Lebih Berkualitas

Reporter

Arrijal Rachman

Editor

Amirullah

Sabtu, 12 Februari 2022 22:02 WIB

Suasana saat kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2022. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan partai politik dan Bawaslu, sekaligus mensosialisasikan aplikasi Lindungi Hak mu yang akan segera diluncurkan. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum akan memiliki anggota dari perempuan. Tujuh calon perempuan akan menjadi perwakilan untuk memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan di kedua lembaga tersebut untuk periode 2022-2027.

Ketujuh calon perempuan itu adalah Betty Epsilon Idroos, Dahliah Umar, Iffa Rosita, serta Yessy Yatty Momongan untuk KPU; dan Andi Tenri Sompa, Lolly Suhenty, serta Mardiana Rusli untuk Bawaslu. Mereka akan menjalani proses terakhir yakni, mekanisme fit and proper test bersama Komisi II DPR pada 14-17 Februari 2022.

Tujuh calon anggota dari unsur perempuan ini pun menyatakan, komitmen KPU dan Bawaslu untuk memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan akan menjadi ajang pembuktian kualitas pimpinan perempuan akan sama baiknya dengan laki-laki.

Namun, mereka menekankan, angka 30 persen ini masih menjadi momok karena merupakan angka diskriminatif. Seharusnya keterwakilan perempuan pada dasarnya bisa saja disetarakan di tiap-tiap institusi, termasuk institusi negara.

"Kenapa harus 30 persen; 40, 50, 60 atau bahkan 70 persen kenapa tidak," kata, salah satu calon anggota KPU, Iffa Rosita dalam diskusi secara daring bersama Koalisi Perempuan Indonesia, Sabtu, 12 Februari 2022.

Advertising
Advertising

Namun, Iffa dan para calon anggota lainnya mengakui, porsi itu akan lebih besar nantinya tergantung bagaimana perempuan mampu membuktikan kualitasnya sama seperti laki-laki. Sehingga, peluang 30 persen ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai ajang pembuktian.

"Hambatan yang harus kami akui seperti misalnya SDM yang rendah tidak bisa menginisasi perempuan itu sendiri terlibat aktif, jadi akhirnya menimbulkan kepercayaan diri yang rendah. Ini tugas kita untuk bisa tingkatkan SDM perempuan itu sendiri," tegasnya.

Dahlia Umar dan Betty Idroos menambahkan, melalui porsi 30 persen ini para calon akan menunjukkan bahwa Indonesia sudah maju demokrasinya dengan memperlihatkan perempuan memiliki posisi yang strategis dalam seluruh cakupan dinamika politik. Apalagi penyelenggaraan pemilu adalah milik semua gender.

Andi Tenri Sompa juga menekankan, masuknya para calon anggota perempuan KPU atau Bawaslu ini ke depannya akan membuat unsur-unsur panitia dari perempuan makin berkualitas. Dia mendorong banyaknya tim seleksi dari perempuan.

"Ini karena pemilih perempuan itu berbanding lurus dengan laki-laki, dan di TPS (Tempat Pemungutan Suara) itu perempuan jauh lebih banyak dibanding laki-laki sebenarnya, jadi wajar perempuan meminta haknya meminta posisi," paparnya.

Berita terkait

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

45 menit lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

3 jam lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

7 jam lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

15 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

16 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

18 jam lalu

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

19 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

19 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

19 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

20 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya