TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan pemotongan uang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi yang melibatkan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi. Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, menjelaskan penyidik telah memeriksa beberapa orang pada Selasa, 8 Februari 2022.

Mereka yang diperiksa adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Nadih Arifin; Kabag Perencanaan RSUD Kota Bekasi, Dewi Rosita; Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Neneng Sumiati; dan PNS Dinas Pariwisata Kota Bekasi Reynaldi.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemotongan sejumlah uang secara berkelanjutan dari para ASN pada beberapa dinas di Pemkot Bekasi," ujar Ali dalam keterangannya, Rabu, 9 Februari 2022. Selain itu, Ali mengatakan, KPK juga mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan proses ganti rugi lahan Grand Kota Bintang Bekasi.

Sebelumnya, dalam kasus tersebut sudah ada 9 orang yang menjadi tersangka. Sebagai penerima, yaitu Rahmat Effendi; Sekretaris DPMPTSP, M Bunyamin (MB); Lurah Jati Sari, Mulyadi (MY); Camat Jatisampurna, Wahyudin (WY); dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Sementara, sebagai pemberi, yakni Direktur PT ME, Ali Amril (AA); pihak swasta, Lai Bui Min (LBM); Direktur PT KBR, Suryadi (SY); dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemkot Bekasi pada 2021 menetapkan APBD Perubahan Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sebesar Rp 286,5 miliar.

Ganti rugi itu adalah pembebasan lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat senilai Rp 21,8 miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp 25,8 miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp 21,8 miliar, dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp 15 miliar.

Atas proyek-proyek tersebut, tersangka Rahmat Effendi diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta. Ia disebut melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan.

Kemudian sebagai bentuk komitmen, dia diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemkot Bekasi dengan sebutan untuk sumbangan masjid.

Uang pun diserahkan melalui perantara orang-orang kepercayaan Rahmat Effendi, yaitu Jumhana Lutfi yang menerima Rp 4 miliar dari Lai Bui Min, Wahyudin yang menerima Rp 3 miliar dari Makhfud Saifudin, dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Rahmat Effendi sejumlah Rp 100 juta dari Suryadi.

Tidak hanya itu, Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait dengan posisi jabatan yang diembannya. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Rahmat Effendi yang dikelola oleh Mulyadi yang pada saat dilakukan tangkap tangan tersisa uang sejumlah Rp 600 juta.

Ada pula tindakan korupsi soal pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Rahmat Effendi diduga menerima Rp30 juta dari Ali Amril melalui M Bunyamin.

Baca: Ketua DPRD Bekasi Kembalikan Duit dari Rahmat Effendi Rp 200 Juta ke KPK