TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengecam tindakan kepolisian yang memasuki dan diduga mengintimidasi warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo. YLBHI menganggap tindakan tersebut sewenang-wenang.

“YLBHI mengecam keras polisi masuk kampung dan mengintimidasi warga desa,” kata Ketua Umum YLBHI M. Isnur lewat keterangan tertulis, Selasa, 8 Februari 2022.

Isnur mengatakan lembaganya juga menolak kegiatan pengukuruan tanah di Desa Wadas dan menolak pembangunan quarry di desa itu untuk pembangunan Bendungan Bener. YLBHI, kata dia, turut mengecam penangkapan terhadap warga Desa Wadas. “Penangkapan itu sewenang-wenang,” ujar Isnur.

Seorang warga Desa Wadas dikabarkan ditangkap polisi pada Selasa pagi, 8 Februari 2022. Penangkapan itu terjadi sebelum ratusan personel polisi mendatangi Desa Wadas di saat yang sama sedang dilakukan pengukuran lokasi rencana penambangan material Bendungan Bener.

Awalnya warga tersebut bersama istrinya akan pergi ke arah Kota Purworejo. Ketika mampir sarapan sejumlah polisi lantas mendatangi dan membawanya ke Markas Kepolisian Sektor Bener.

"Sampai saat ini, satu warga tersebut masih belum diketahui kabar dan keberadaannya," kata perwakilan Gerakan Pecinta Alam Desa Wadas, Insin Sutrisno, melalui siaran tertulis, Selasa, 8 Februari 2022.

Kemudian pukul 10.00 ratusan polisi memasuki Desa Wadas. Mereka mengendarai mobil, motor, dan sebagian berjalan kaki. Polisi juga menangkap sejumlah warga yang berkumpul di masjid. "Aparat kepolisian mengepung dan menangkap warga yang sedang mujahaddah di masjid," katanya. "Aparat kepolisian mendatangi ibu-ibu yang sedang membuat besek di posko-posko jaga dan merampas semua barang mereka."

Kini jaringan selular di Wadas mati setelah semalam aliran listrik ke sana juga padam padahal desa sekitar menyala. "Warga masih kesusahan untuk mendapatkan sinyal karena ada indikasi sinyal di-take down sehingga terhambat untuk mengabarkan kondisi lapangan," sebut dia.

Menanggapi kejadian tersebut warga yang menolak penambangan batuan andesit di desanya meminta Gubernur dan Kepala Kepolisian Jawa Tengah menghentikan pengukuran. "Menarik aparat kepolisian dari Desa Wadas serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warga. Dan bebaskan warga Wadas yang ditangkap oleh Polres Purworejo," ujarnya.

JAMAL A. NASHR

Baca: Penangkapan Hingga Pemutusan Jaringan Telepon Seluler Warnai Pengukuran di Wadas