Sejumlah siswa mengikuti pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Bekasi, Jawa Barat, Senin, 17 Januari 2022. Sejumlah sekolah SMA dan SMK di Kota Bekasi diizinkan menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen dengan kesiapan aspek sarana dan prasarana protokol kesehatan serta pelaksanaan program vaksinasi kepada guru dan siswa. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi belum berencana memberikan bantuan subsidi kuota Internet untuk sekolah-sekolah yang kembali melakukan pembelajaran jarak jauh.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jumeri menuturkan hingga saat ini belum ada pembahasan tentang pemberlakuan kembali program subsidi kuota. "Sampai saat ini belum ada pembahasan, Kemendikbud inginnya tidak PJJ tapi PTM (pembelajaran tatap muka)," kata Jumeri saat dihubungi, Senin, 7 Februari 2022.
Jumeri berujar kementerian sudah membuat skenario bahwa tahun ini ada PTM 100 Persen persen untuk pemulihan pembelajaran mengejar learning loss. Untuk itu, secara khusus tahun ini kementerian belum punya program bantuan ke daerah, seperti subsidi kuota internet ini. "Secara normatif, sekolah bisa gunakan bantuan BOS untuk membackup pelaksanaan PTM," ujar dia.
Kebijakan PTM 100 persen mulai berjalan sejak awal Januari lalu. Kementerian Pendidikan mewajibkan seluruh sekolah di wilayah dengan level PPKM 1 dan 2 memberlakukan PTM dengan maksimal 6 jam pembelajaran. Kebijakan ini diterapkan setelah hampir dua tahun pembelajaran jarak jauh akibat pandemi Covid-19 dianggap tak efektif.
Selama siswa menjalani PJJ, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan memberikan bantuan kuota internet untuk meringankan siswa menjalani program belajar. Sayangnya, bantuan ini tidak bisa diterima merata karena sebagian daerah tidak memiliki akses internet.
Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim mengatakan ketiadaan kuota internet menjadi salah satu kendala tidak efektifnya pembelajaran jarak jauh. Namun, ia mengingatkan, masih banyak faktor lain yang menyebabkan pembelajaran jarak jauh tak optimal. Antara lain, kesenjangan teknologi, infrastruktur, dan keterlibatan orang tua dalam menemani siswa menjalani pembelajaran jarak jauh.
Oleh karena itu, Satriwan meminta Kementerian Pendidikan membuat grand desain sistem pembelajaran yang bisa menjawab segala kendala pendidikan saat ada peristiwa katastropi seperti pandemi Covid-19 melanda. "Karena saat ini pilihannya cuma dua dan seperti makan buah simalakama. Kalau PTM berpotensi membahayakan kesehatan, kalau PJJ ada potensi loss learning. Kalau lima tahun lagi ada katastropi masa begini lagi," ujar dia berkaitan dengan subsidi Kuota Internet.
