TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tiga saksi mengenai dugaan adanya pemberian fee untuk tersangka Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) berkaitan dengan pekerjaan proyek. Merek adalah Riki Sapariza selaku wiraswasta/Direktur CV Sasaki serta dua wiraswasta Ananda Agustri dan Daniel. Ketiganya diperiksa di Gedung Ditreskrimsus Polda Sumut, Senin 31 Januari 2022.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh para saksi dan dugaan adanya pemberian fee berupa uang untuk tersangka TRP karena adanya pengaturan pemenang pelaksana proyek," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin 31 Januari 2022.

KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Terbit dan kawan-kawan, yakni Mimpin Sitepu selaku wiraswasta/Direktur CV Salsa dan Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat Deni Turio. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan tim penyidik.

"Tidak hadir dan selanjutnya segera dilakukan pemanggilan kembali," kata Ali.

KPK total menetapkan enam tersangka kasus itu. Sebagai penerima, yakni Terbit Rencana Perangin Angin, Iskandar PA selaku Kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit, dan tiga pihak swasta/kontraktor masing-masing Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra.

Sementara sebagai pemberi, yaitu Muara Perangin-angin dari pihak swasta/kontraktor.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Terbit selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 bersama dengan Iskandar diduga melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat.

Dalam melakukan pengaturan itu, Terbit memerintahkan Sujarno selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan Suhardi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan Iskandar sebagai representasi Terbit terkait dengan pemilihan pihak rekanan mana saja yang akan ditunjuk sebagai pemenang paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan.

KPK menyebut agar bisa menjadi pemenang paket proyek pekerjaan, diduga ada permintaan persentase fee oleh Terbit melalui Iskandar dengan nilai persentase 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan melalui tahapan lelang dan nilai persentase 16,5 persen dari nilai proyek untuk paket penunjukan langsung.

Selanjutnya, salah satu rekanan yang dipilih dan dimenangkan untuk mengerjakan proyek pada dua dinas tersebut adalah tersangka Muara dengan menggunakan beberapa bendera perusahaan dan untuk total nilai paket proyek yang dikerjakan sebesar Rp4,3 miliar.

Selain dikerjakan oleh pihak rekanan, ada juga beberapa proyek yang dikerjakan oleh Terbit melalui perusahaan milik Iskandar.

Pemberian fee oleh Muara diduga dilakukan secara tunai dengan jumlah sekitar Rp786 juta yang diterima melalui perantaraan Marcos, Shuhanda, dan Isfi untuk kemudian diberikan kepada Iskandar dan diteruskan lagi kepada Terbit.

KPK menduga dalam penerimaan sampai dengan pengelolaan uang-uang fee dari berbagai proyek di Kabupaten Langkat, Terbit menggunakan orang orang kepercayaannya, yaitu Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi.

Baca: KPK Sita Duit Rp 2,1 Miliar dari Kantor Bupati Langkat