TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan, pemerintah Indonesia saat ini sangat fokus membangun kekuatan militer Indonesia, termasuk kekuatan kapal-kapal perang TNI AL.

Bahkan, dia mengklaim, Presiden Joko Widodo juga telah menyetujui dan mendukung alokasi anggaran untuk militer yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebagai informasi, untuk tahun anggaran 2022 Kementerian Pertahanan memang mendapat anggaran terbesar di antara kementerian atau lembaga lainnya, yaitu mencapai Rp133,9 triliun.

"Presiden Joko Widodo telah menyetujui dan mendukung alokasi anggaran yang terbesar, mungkin dalam 40 tahun, bahkan mungkin sepanjang Republik Indonesia kalau dikaji lebih teliti," papar dia di ruang rapat Komisi I DPR, Jakarta, Kamis, 27 Januari 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, selaku bendahara negara dikatakannya juga telah membantu memperkuat militer Indonesia. Meskipun, setiap pembahasan ini menurutnya terjadi perdebatan yang alot dengan Sri, namun dinilianya itu adalah hal yang wajar.

"Nemang kita harus akui menteri keuangan kita sangat prudent, sangat hati-hati, jadi memang kadang-kadang perjuangan keuangan cukup alot tapi saya kira itu tugas mereka. Kalau mereka tidak alot mungkin manajemen keuangan kita tidak seperti sekarang," ucap Prabowo.

Dengan dukungan tersebut, dia memastikan Kementerian Pertahanan telah mendapat lampu hijau untuk menjadikan militer Indonesia menjadi yang terkuat di Asia Tenggara. Khususnya untuk memperkuat armada kapal laut tempur dengan pengadaan pada 24 bulan ke depan sehingga total armada bisa mencapai 50 kapal perang siap tempur.

"InsyaAllah dalam waktu yang bisa kelihatan bahwa TNI akan menjadi sangat terkuat di Asia Tenggara. Angkatan Laut kita akan kembali jaya di samudra. Saya telah laporkan ke presiden, ke kabinet, bahwa dalam 24 bulan kita akan punya mungkin sampai dengan 50 kapal perang yang siap tempur," ungkap Prabowo.

Meski demikian, dia mengakui, saat ini juga ada kapal-kapal yang sudah tidak layak operasional. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono pada kesempatan yang sama menyampaikan ada 22 kapal perang tipe pendarat yang sudah tidak layak operasi.

"Jadi memang banyak yang sekarang sudah susah, tidak bisa diperbaiki, ya kita laporkan apa adanya. Daripada kita pelihara yang tidak bisa kita rawat, tapi yang bisa kita rawat akan kita operasionalkan," tutur Menhan.

Baca: Ini Alasan Pemerintah Mengajukan Lelang Dua Kapal Perang ke DPR