Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat menyampaikan pembelaan saat berlangsungnya jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis malam, 20 Januari 2022. Itong Isnaeni sempat berteriak dalam jumpa pers tersebut lantaran tidak terima dijadikan tersangka. Ia berteriak "Itu semua omong kosong," saat diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di PN Surabaya Jawa Timur. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik satu poin menjadi 38 pada 2021. Sebelumnya, Indonesia mendapatkan skor 37 pada 2020. IPK atau Corruption Perception Index merupakan gambaran kondisi korupsi di Indonesia.
Semakin rendah skor, maka negara itu semakin dianggap korup. “Naik satu poin dari skor sebelumnya, yaitu 37,” kata pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati lewat keterangan tertulis, Selasa, 25 Januari 2022.
Ipi menuturkan dengan skor itu maka Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Adapun skor rata-rata TII adalah 43. Secara regional, skor itu menempatkan Indonesia pada peringkat empat di Asia Tenggara.
Pada peringkat pertama ada Singapura dengan skor 85, Timor Leste dengan skor 86, Vietnam skor 39, dan Indonesia. Selanjutnya ada Thailand dengan skor 35, Filipina dengan skor 33, Laos dengan skor 30, Myanmar mendapatkan skor 28 dan Kamboja di peringkat terakhir dengan skor 23.
Ipi mengatakan, menurut TII, kenaikan skor Indonesia ditunjang oleh berkurangnya faktor risiko korupsi yang dihadapi pelaku ekonomi. TII, kata dia, memberikan catatan agar Indonesai mewaspadai dua sektor. Sektor peratama adalah korupsi poitik dan kedua penegakan hukum. “Kedua aspek ini masih belum mencapai perbaikan yang signifikan,” ucap Ipi.
Sebelumnya, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia jeblok tiga poin pada 2020. Pada 2019 Indonesia mendapatkan skor 40, sedangkan pada 2020 mendapatkan skor 37. Skor itu membuat posisi Indonesia merosot dari peringkat 85 menjadi 102 pada 2020. Penurunan signifikan skor IPK itu terjadi bersamaan dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
