TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, dituntut 4 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan penjara, di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa Azis dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, menerangkan bahwa tuntutan tersebut sebenarnya sudah maksimal karena mendekati ambang batas atas. Menurutnya, dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberi suap hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.

“Kalau dituntut 4 tahun 2 bulan itu kan sudah mendekati maksimal. Tapi cukup disayangkan, kenapa enggak sekalian 5 tahun saja,” ujar Boyamin saat dihubungi pada Senin, 24 Januari 2022.

Selain itu, Boyamin melanjutkan, pemberi suap tersebut juga merupakan Pimpinan DPR dan memiliki jabatan di Badan Anggaran DPR, bahkan pernah berkecimpung di komisi hukum. Melihat jabatan yang pernah didudukinya, kata Boyamin, seharusnya Azis tidak melakukan hal itu.

Namun, Boyamin tetap menghargai tuntutan jaksa umum itu. “Ini kan berdasarkan rumusan dakwaan dan tuntutan. Kita juga akan melihat bagaimana pembelaan Azis seperti apa di sidang berikutnya,” tutur dia.

Azis dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Azis menjadi terdakwa kasus suap terhadap bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Duit suap sebesar Rp 3,1 miliar itu ditengarai untuk mengurus penanganan perkara suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah. Kuasa hukum mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, Muhammad Yunus mengatakan Azis melalui Aliza Gunado, kolega Azis di Partai Golkar mendapat uang Rp 2 miliar sebagai bentuk komitmen atas pengucuran DAK Lampung Tengah tahun 2017.

Politikus Golkar itu menghubungi Robin pada Agustus 2020 dan meminta tolong mengurus penanganan kasus dugaan suap DAK Lampung Tengah. Robin lantas menghubungi pengacara Maskur Husain untuk mengawal dan mengurus perkara itu. Setelah itu, Maskur menyampaikan kepada Azis dan Aliza agar masing-masing dari mereka menyiapkan Rp 2 miliar. "Azis lantas mentransfer uang senilai Rp 200 juta dari rekening pribadinya ke rekening Maskur secara bertahap," tutur jaksa penuntut umum.

Masih pada Agustus 2020, Robin juga diduga datang menemui Azis Syamsuddin di rumah dinas Wakil Ketua DPR untuk menerima uang secara bertahap, yakni USD 100.000, SGD 17.600, dan SGD 140.500. "Robin dan Maskur lantas menukarkan uang itu ke bentuk rupiah dengan menggunakan identitas lain," kata jaksa penuntut umum.

Baca: ICW Kritik Tuntutan Ringan Jaksa KPK terhadap Azis Syamsuddin