TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah lokasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Buru Selatan. Di antaranya, penyidik KPK menggeledah 5 kantor dinas di kabupaten tersebut.

“Tim penyidik masih melanjutkan upaya paksa penggeledahan di beberapa lokasi,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Senin, 24 Januari 2022.

Penyidik melakukan penggeledahan pada Kamis, 20 Januari 2022 dan Jumat, 21 Januari 2022. Lima kantor yang digeledah di antaranya, Kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas PUPR, Kantor Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Dinas Kesehatan, dan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Selatan.

Selain kantor dinas, KPK juga menggeledah kantor Koperasi dan Usaha Masyarakat, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Anak, kantor Koperasi dan Usaha Menengah, serta rumah kediaman.

Ali mengatakan dari penggeledahan itu penyidik KPK mengambil bukti berupa dokumen tentang aliran uang dan barang bukti elektronik. Penyidik, kata dia, menduga barang itu akan membantu pembuktian dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan.

“Analisa atas bukti tersebut akan dilakukan, disertai dengan penyitaan sebagai kelengkapan berkas perkara penyidikan,” kata Ali.

KPK menyatakan tengah menyidik dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji dalam proyek infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan 2011-2016. KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus ini. KPK memiliki kebijakan baru, yaitu pengumuman tersangka dilakukan saat penahanan.

Baca: KPK Dalami Dugaan Aliran Duit dari Potongan Dana ASN ke Wali Kota Bekasi