TEMPO.CO, Jakarta - Satuan pengamanan atau satpam resmi dibentuk pada 30 September 1980 melalui SKEP/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan. Surat itu diterbitkan Jenderal Polisi Awaloedin Djamin yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) periode 1978-1982.

Melansir dari Antara, latar belakang pembentukan satpam oleh Awaloedin Djamin karena melihat situasi yang berkembang saat itu dan terbatasnya jumlah anggota kepolisian dengan jumlah penduduk. Berkat jasanya tersebut, ia dikukuhkan sebagai Bapak Satpam dan pada 30 September diperingati sebagai HUT Satpam Indonesia.

Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Pembinaan Masyarakat (Bimas) Polda Metro Jaya, Kombes Badya Wijaya. Menurut dia, langkah kebijakan Awaloedin Djamin yang berani mengeluarkan keputusan itu patut diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, hal ini menjadi catatan sejarah penting hadirnya satpam hingga saat ini.

“Kalau melihat sejarah pembentukan Satpam, kita harus berterima kasih kepada Bapak Awaloedin Djamin yang telah mengeluarkan keputusan yang kemudian dipakai sebagai landasan hadirnya Satpam saat ini," kata Badya.

Awaloedin Djamin lahir pada 26 September 1927 di Padang, Sumatera Barat. Ia meninggal pada 31 Januari 2019 setelah dirawat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Semasa hidupnya, ia juga turut memberikan motivasi dan penghargaan kepada orang-orang yang berkomitmen dalam memajukan harkat dan martabat Satpam di industri keamanan.

Dilansir dari bppndik.com, Awaloedin mulanya mengenyam pendidikan tinggi di jurusan Ilmu Ekonomi pada 1949-1950. Lalu memutuskan pengabdiannya di Korps Bhayangkara dengan mengikuti pendidikan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulus pada 1955. Kemudian ia melanjutkan program Graduate School of Public and International Affair di Universitas Pittsburg, Amerika Serikat, dan meraih gelar doktor dari School of Public Administration, Universitas California Selatan, pada 1963.

Setelah menjabat sebagai lektor luar biasa di PTIK pada 1964, karier Awaloedin beralih ke pembantu presiden, yakni sebagai berposisi sebagai Menteri Tenaga Kerja Kabinet Ampera (1966). Semasa Kapolri Hoegeng, ia menjabat sebagai Deputi Pangkat Urusan Khusus (1968). Dua tahun berselang, Awaloedin resmi ditunjuk sebagai Direktur Lembaga Administrasi Negara.

Pada 1978, Awaloedin resmi dilantik sebagai Kapolri. Namun sebelum itu, ia terlebih dahulu menjabat sebagai Duta Besar Jerman Barat periode 1976-1978. Pelantikannya sebagai Kapolri tersebut memiliki sejumlah tantangan yang berat karena berada di tengah kondisi keamanan di Tanah Air yang tidak menentu.

Meski demikian, Awaloedin berhasil melalui situasi sulit tersebut. Mulanya dilakukan dengan mempelajari situasi dengan saksama. Jenderal lulusan ilmu administrasi itu lalu menerbitkan sejumlah kebijakan dalam rangka meningkatkan sistem keamanan di masyarakat. Salah satunya pembentukan satpam.

HARIS SETYAWAN

Baca juga: Rencana Perubahan Seragam Satpam, Polri: Baju Jadi Coklat Muda, Celana Tetap