TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berjanji tidak akan terlibat politik praktis kendati sejumlah dewan pengurus baru diisi beberapa politikus. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyebut pemilihan para politikus sebagai anggota dewan pengurus adalah langkah menjaga NU terlibat politik praktis.

Dalam konferensi pers yang dilaksanakan di kantor PBNU, Yahya berkata pemilihan para politisi tersebut sebagai para pengawas aktivitas NU ke depan. Sebab, kata dia, dengan adanya pengurus dengan latar belakang politisi maka akan mudah mengkondisikan kader yang terlibat kegiatan politik praktis.

"Maka kalau ada anggota yg mengeluarkan sesuatu yang miring-miring pada kepentingan politik masing-masing maka akan langsung ketahuan," kata Yahya pada Rabu 12 Januari 2022.

Adanya latar belakang politikus di kepengurusan PBNU juga diharapkan akan menjaga kehormatan NU dari tindakan politisasi terhadap organisasi tersebut. Sebab, kata Yahya, peniadaan politisi dalam dewan kepengurusan akan berimbas NU yang semakin mudah untuk dipolitisir. "Intinya kami sama-sama menjaga Marwah PBNU ke depan," kata dia.

Dewan kepengurusan PBNU periode 2022-2027 telah resmi diumumkan. Gus Yahya berjanji PBNU akan bebas dari partisipasi politik praktis. Kendati demikian, Politisi Partai Golkar, Nusron Wahid, dan politikus PDI-P, Nasirul Falah, menjadi anggota pengurus.

Selain bebas dari aktivitas politik praktis, Yahya Staquf juga berjanji akan membuat NU lebih transparan kepada publik. Ia menyebut akan pada periode kepemimpinannya, PBNU akan berusaha lebih terbuka kepada publik.

"Sebagai organisasi milik bangsa Indonesia, maka masyarakat berhak tahu apa yang terjadi di NU dan mau dibawa ke mana NU," kata Gus Yahya dalam konferensi pers pengumuman dewan pengurus PBNU.

MIRZA

Baca juga: PKS Nilai PBNU Era Gus Yahya Bisa Berperan di Internasional