TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi PDIP DPR menegaskan, mereka tidak akan sepakat bila pemerintah memutuskan perpanjangan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Perpanjangan PKPS itu seharusnya dilihat kasus per kasus. “Jangan digeneralisir,” kata Ketua Fraksi PDIP Roy BB Janis kepada pers di sela-sela rapat rutin DPP PDIP di Wisma Perjuangan Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa (22/1) sore. Menurut Roy, pendapat fraksi ini juga telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Megawati. “Memang dalam kasus PKPS ini PDIP tidak mengekspos ke publik,” ujarnya. Saat disinggung kemungkinan keluarnya Kwik Kian Gie dari kabinet, Roy menegaskan, kabinet telah mencapai satu kesepahaman. Namun diakui bahwa penyelesaian PKPS tidak lagi seperti ide pertamanya. “Idenya akan selektif, artinya pihak-pihak mana yang memang pantas diberi perpanjangan ya kita kasih. Kalau bandel atau tidak mau bayar, masa dikasih perpanjangan, ini kan berlebihan,” argumennya. Karena itu, ia menyarankan agar dalam masalah ini diprioritaskan perusahaan-perusahaan UKM yang juga bermasalah dengan BPPN. Seharusnya UKM juga memperoleh privilige (keistimewaan). “Jadi tidak konglomerat saja,” tegasnya. Menanggapi ancaman Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, yang akan mencabut dukungannya kepada PDIP, Roy menunjukan sikap santai. Ia mengatakan, ancaman itu dikemukakan bila pemerintah berpihak kepada konglomerat. “Saya pikir tidak usah berbicara begitu. Dalam masalah-masalah seperti itu, PDIP tetap yang paling depan,” ujarnya. (Dara Meutia Uning – Tempo News Room)