TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah akdemikus yang tergabung dalam Aliansi Anak Bangsa Peduli Riset dan Kemajuan Bangsa meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengembalikan lembaga yang terintegrasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Mereka menilai peleburan itu menimbulkan persoalan organisasi yang menghambat masa depan penelitian Indonesia.

"Urusan peleburan lembaga tersebut ternyata terbentur dengan aturan birokratisasi peneliti yang berujung pada tidak terekrutnya para peneliti terbaik di lembaga tersebut. Padahal mereka adalah peneliti teruji yang berpendidikan S3, S2 dan S1," ujar Achmad Nur Hidayat, Co Founder Narasi Institute yang jadi inisiator surat terbuka tersebut, Ahad, 9 Januari 2022.

Permintaan ini tertuang dalam surat terbuka yang dibuat pada Sabtu, 8 Januari 2022. Surat tersebut didukung oleh sejumlah tokoh akademik. Mulai dari Azyumardi Azra, Amin Soebandrio, hingga Franz Magnis Suseno. Selain itu, Narasi Institute juga menggalang dukungan lewat platform Change.org. Petisi online ini telah diteken 4.200-an orang sejak diluncurkan kemarin.

Achmad mengatakan para peneliti yang tak ikut ke BRIN masuk kategori pegawai atau peneliti atas dasar kontrak jangka waktu tertentu. Beberapa di antaranya bahkan ada yang telah mendapatkan penghargaan oleh negara. Selain itu, ada juga yang sedang menunggu penghargaan dari dunia.

"Kami Aliansi Anak Bangsa Peduli Riset dan Kemajuan Bangsa merasa prihatin terhadap langkah peleburan lembaga tersebut. Oleh karena itu kami meminta Bapak Presiden untuk mengembalikan lembaga yang dileburkan tersebut ke asal kelembagaannya dan menjadikan BRIN hanya sebagai koordinator riset di Indonesia. BRIN tidak perlu meleburkan berbagai lembaga riset yang ada," tulis aliansi.

Adapun lembaga yang dilebur ke BRIN antara lain Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman.

Para tokoh itu sebenarnya menyatakan sepakat dengan gagasan Jokowi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga-lembaga penelitian untuk mencapai visi Indonesia Emas. Mereka pun menyatakan siap membantu menyampaikan pemikiran dan ide-ide mengenai berbagai permasalahan sangat mendasar yang dihadapi oleh lembaga-lembaga riset Indonesia.

Mereka juga menegaskan reformasi di sektor ini hanya bisa terlaksana bila didukung oleh kehendak politik (political will) dari Jokowi. "Dengan berbagai pertimbangan segenap pihak yang berkompeten dan konsen, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengoreksi Perpres Nomor 78 tahun 2021 dan membentuk sebuah tim independen yang fokus untuk memberi rekomendasi terbaik bagi Riset Indonesia," kata aliansi.