Lemhanas Usul Polri di Bawah Kemendagri, IPW: Menguatkan Isu Dwifungsi
Reporter
Friski Riana
Editor
Aditya Budiman
Selasa, 4 Januari 2022 14:50 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai usulan Lemhanas agar instansi kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri semakin menguatkan isu dwifungsi Polri.
“IPW menilai usulan Gubernur Lemhannas ini hanyalah sebagai suatu momentum mengingatkan masyarakat, politisi bahkan Presiden tentang isu dwifungsi Polri yang makin menguat pasca reformasi,” kata Sugeng dalam keterangannya, Selasa, 4 Januari 2021.
Sugeng menjelaskan istilah dwifungsi Polri memang tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi nyata teraplikasikan berdasarkan Pasal 28 UU Polri. Karena itu, Sugeng menilai hal ini harus menjadi pemikiran serius dari pimpinan Polri.
Menurut Sugeng, wujud dwifungsi Polri muncul pada penempatan polisi-polisi aktif dengan penugasan oleh Kapolri pada lembaga-lembaga sipil, kementerian, dan BUMN. Apalagi, pada 2022 dan 2023 akan ada banyak kepala daerah yang habis masa jabatannya dan harus diisi pelaksana tugas. Sementara pelaksanaan Pemilu baru akan digelar pada 2024.
Dalam penunjukan pelaksana tugas, Sugeng mengamati bahwa pemerintah selalu mempertimbangkan orang yang mampu untuk menjaga keamanan hingga selesainya pilkada.
Ketika Pilkada Jawa Barat 2018, Sugeng mengatakan pemerintah menunjuk perwira tinggi Polri yang juga sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai Plt. Gubernur Jabar. Saat itu banyak kalangan yang memprotes. “Tapi pemerintah tetap melantik karena jaminan bisa menjaga keamanan wilayah,” ujarnya.
Berdasarkan hal tersebut, IPW menilai pimpinan Polri harus cermat, hati-hati, dan mawas diri atas isu dwifungsi tersebut agar tidak terjadi kecemburuan dari institusi lain. Dengan bergulirnya isu yang diusulkan Lemhanas itu, Sugeng meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memberikan atensi khusus.
“Agar tidak terjadi sikap kebablasan dari institusi Polri yang berpotensi munculnya riak-riak politik dari kelompok yang merasa tertinggal,” kata dia ihwal usulan Lemhanas agar kepolisian berada di bawah Kemendagri.
Baca: Lemhanas Usul Pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri
FRISKI RIANA
