Partai Buruh: Partai Politik Belum Mencerminkan Agenda Rakyat

Reporter

Tempo.co

Jumat, 31 Desember 2021 06:32 WIB

Presiden Partai Buruh Said Iqbal. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan partai-partai politik di Indonesia belum sepenuhnya bergerak sesuai aspirasi rakyat. Ia mencatat adanya sejumlah manuver dari parpol yang justru banyak merugikan rakyat selama pandemi berlangsung.

Said mengambil contoh percepatan pengesahan UU Omnibus Law saat pandemi berlangsung. Menurut dia, kendati sudah banyak di tolak oleh masyarakat, UU Omnibus Law justru terkesan dikebut pengesahannya.

“Rakyat tidak berdaya melakukan selama melakukan penolakan UU Omnibus Law,” kata dia pada Kamis, 30 Desember 2021.

Selain menyinggung Omnibus Law, Said juga berkata revisi UU KPK yang dilakukan oleh parlemen merugikan rakyat. Ia menyebut UU KPK yang baru sama sekali tidak berpihak kepada agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Masih jauh panggang dari api, antara aspirasi rakyat dan keputusan parlemen,” kata dia

Advertising
Advertising

Said Iqbal juga mengatakan saat ini Partai Buruh menargetkan untuk lolos parlemen di 2024 nanti. Dengan mengakomodir seluruh spektrum kaum buruh, Said yakin partai yang baru terbentuk tersebut bisa menjadi wadah aspirasi rakyat kecil di pemilu 2024 nanti.

“Partai Buruh saat ini tinggal menunggu verifikasi KPU saja,” kata dia dalam konferensi pers Partai Buruh.

Baca: Pakar Sebut Partai Buruh Punya Peluang Di Pemilu 2024

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

3 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

3 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

4 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

Mei Bulan Reformasi: Kapan #ReformasiDikorupsi Mulai Muncul, Apa Pencetusnya?

4 hari lalu

Mei Bulan Reformasi: Kapan #ReformasiDikorupsi Mulai Muncul, Apa Pencetusnya?

Mei menjadi bulan lahirnya era reformasi, tepatnya pada 1998. Hingga viral #ReformasiDikorupsi, peristiwa apa yang mencetusnya muncul?

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

4 hari lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

4 hari lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya