INFO NASIONAL-Ragam masalah di bidang politik, hukum dan keamanan (Polhukam) sepanjang tahun 2021 telah direspons dengan bijaksana dan efektif, sehingga stabilitas nasional di masa pandemi sekarang tetap terjaga dan kondusif. Namun, tahun 2021 yang akan segera berakhir masih menyisakan benih-benih instabilitas yang wajib tetap diwaspadai di 2022 mendatang.

Aspek Polhukam paling menonjol sepanjang tahun ini adalah ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, pada 28 Maret 2021. Pada pekan ketiga Mei 2021, polisi menyatakan sebanyak 53 terduga teroris menjadi tersangka dalam kasus ledakan bom ini.

Berikutnya, negara telah mengambil sikap sangat tegas atas rangkaian kejahatan kemanusiaan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Awal Mei 2021, pasukan gabungan TNI-Polri diterjunkan ke Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Selain upaya melumpuhkan KKB, memulihkan keamanan Papua menjadi prioritas TNI-Polri.

“Dan, berkat kerja keras masyarakat setempat bersama TNI-Polri, faktor potensi gangguan dari KKB tidak sedikit pun menyurutkan niat bersama menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON). Luar biasa, karena PON XX 2021 di tanah Papua yang semarak dan meriah berjalan sukses,” ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Puncak pandemi Covid-19 terjadi Juni-Juli-Agustus 2021, saat TNI-Polri berupaya melumpuhkan KKB di Papua dan memburu para terduga teroris di sejumlah daerah. Upaya bersama mengendalikan dan menurunkan kecepatan penularan COVID-19 pun membuahkan hasil yang mengundang decak kagum banyak negara. Aspek politik lainnya pada 2021 adalah mengemukanya figur-figur calon presiden untuk pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024.

Benih instabilitas dari 2021 yang akan berlanjut di 2022 itu nyata. Asumsinya cukup dengan memaknai kinerja terkini dari Densus 88 Anti-teror Polri. Hingga penghujung 2021, Densus 88 Antiteror telah menangkap 370 orang terduga terorisSelain itu, dari operasi pencegahan di Lampung, Densus 88 juga menyita sedikitnya 2.000 kotak amal.

“Dengan asumsi tahun 2022 menjadi periode percepatan pemulihan, aspek Polhukam harus menunjukan kinerja yang mumpuni. Semua potensi ancaman harus diminimalisir, dengan segala biayanya,” kata Bamsoet yang juga Dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka.

Kewaspadaan harus ditingkatkan sejak dini, karenaIndonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi G20. Akan banyak kepala negara dan kepala pemerintahan menjadi tamu negara di Bali pada penghujung Oktober 2022.

Karena KTT G20 sudah terjadwal, forum itu berpotensi menjadi target sasaran dari sel-sel teroris di dalam negeri. Demi popularitas dan publikasi, menjadi kebiasaan para teroris menyasar forum dengan level KTT yang dihadiri banyak kepala negara.

Bisa dipastikan pemerintah bersama TNI-Polri dan intelijen negara mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir ancaman itu. Terpenting bagi semua elemen masyarakat menyadari benih-benih instabilitas di tahun mendatang itu nyata. Sehingga, ketika aparat negara menindak para terduga teroris, langkah itu harus dipahami sebagai semata-mata tindakan penegakan hukum.

Idealnya, semangat menutup ruang bagi kegiatan teroris harus menjadi tekad bersama. Sebab, para terduga teroris tetap saja berstatus benih instabilitas sekalipun mereka belum beraksi. Pembiaran terhadap benih-benih terorisme di negara ini bisa menjerumuskan masa depan Indonesia ke dalam perangkap negara gagal. Risiko seperti inilah yang harus diperhitungkan semua pihak.

Setelah melalui masa-masa sulit sepanjang tahun 2021 akibat pandemi Covid-19, dinamika kehidupan bersama diharapkan semakin membaik di 2022 mendatang. Harapan ini wajar karena faktor pandemi yang terus melandai. Tetapi, harapan itu tidak boleh membuat semua komponen bangsa lengah. “Tetaplah waspada tak hanya waspada pada virus Corona varian Omicron, tetapi juga waspada pada benih-benih instabilitas,” ujar Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNPAD ini.(*)