TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti hanya pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif semata. Hal ini ia ungkapkan saat memberi sambutan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digelar secara daring dan luring di Jakarta, Senin, 20 Desember 2021.

“Roadmap reformasi birokrasi, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima,” kata Wapres Ma'ruf.

Ia menegaskan pemerintahan yang bersih (clean government) adalah pemerintahan yang prioritas pembangunannya lebih mengarah pada peningkatan kinerja. Hal ini hanya dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah.

Wapres menilai segala upaya dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi serta birokrasi bersih dan melayani harus dilakukan secara nyata oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. “Agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif,” kata Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2021 sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

“Kegiatan penyerahan predikat WBK/WBBM ini juga merupakan bagian akhir dari rangkaian proses evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM,” ujar Tjahjo Kumolo ihwal peringatan Hari Antikorupsi Sedunia

Baca: Cerita Ma'ruf Amin Soal Pejabat Korea Selatan Aktif Promosi Produk Halal