INFO NASIONAL - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPI) Pontjo Sutowo melanjutkan kepemimpinannya dalam lima tahun kedepan. Sosoknya masih sangat dibutuhkan dalam meneruskan berbagai perjuangan dan pengabdian FKPPI kepada bangsa dan negara. Apalagi bangsa Indonesia masih berjuang keluar dari pandemi Covid-19, yang tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan melainkan juga krisis sosial, ekonomi, dan juga bahkan krisis ideologi.

"Musyawarah Nasional (Munas) FKPPI akan diselenggarakan pada 20-22 Desember 2021 di Hotel Sultan, Jakarta. Rencananya dibuka secara virtual oleh Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Melihat suasana kebatinan di keluarga besar FKPPI, Munas dipastikan akan berjalan aman, lancar, tertib dan penuh khidmat. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat, sesuai jati diri bangsa Indonesia," ujar Bamsoet dalam Rapat Pleno FKPPI secara virtual di Jakarta, Rabu 15 Desember 2021.

Turut hadir antara lain Ketua Umum Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum Indra Bambang Utoyo, Sekjen Anna Legawati serta pengurus FKPPI lainnya.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sebagai pengawal ideologi Pancasila, FKPPI senantiasa menjadi garda terdepan bangsa mengajak berbagai elemen masyarakat turut terlibat dalam bela negara, yang tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan fisik. Bela negara mempunyai spektrum yang luas, serta meliputi banyak aspek dan dimensi. Konsepsi ketahanan nasional juga dibentuk oleh berbagai aspek, antara lain ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-budaya, dan ketahanan pangan.

"Pada hakikatnya, bela negara adalah implementasi dari tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bela negara dapat dimanifestasikan dalam sikap dan perilaku yang lebih membumi, seperti mencintai produk dalam negeri, memajukan kebudayaan nasional, melindungi nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah dan gotong royong, merawat kelestarian lingkungan, hingga mengharumkan nama bangsa di kompetisi internasional," kata mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, berbaurnya ancaman militer dan non-militer, juga menyebabkan pergeseran paradigma dalam konsepsi mengenai keamanan nasional. Yakni ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi bersifat kasat mata dan konvensional, melainkan bersifat kompleks, multidimensional, serta berdimensi ideologis.

"Di sini pentingnya membangun benteng ideologis sebagai salah satu pilar utama bela negara. Karenanya FKPPI harus tetap meneruskan program rutin menyelenggarakan pendidikan karakter bangsa dan pembangunan wawasan kebangsaan. Karena melakukan bela negara bagi setiap anak bangsa, bukan semata-mata kewajiban. Tetapi hak dan sekaligus kehormatan," ujar Bamsoet. (*)