TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abraham Lunggana alias Haji Lulung wafat pada Selasa, 14 Desember 2021 di Rumah Sakit Harapan Kita.

Sosok mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini dikenal cukup kontroversial. Apalagi ketika terlibat perseteruan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok dan Lulung memiliki riwayat panjang dalam hubungan politik mereka yang naik-turun. Berikut rangkumannya.

1. Beking Preman di Tanah Abang

Hubungan Haji Lulung dan Ahok memanas setelah pemerintah DKI berencana menata Pasar Tanah Abang. Lulung memang dikenal sebagai pengusaha yang menguasai lahan parkir di kawasan itu.

Lulung murka ketika Ahok diberitakan sempat berujar bahwa sulitnya penertiban Tanah Abang disebabkan adanya preman yang menjadi beking para pedagang liar di sana. Belakangan Ahok membantah pernah merilis pernyataan macam itu. Tapi apapun penjelasan Ahok, sebagai penguasa informal di Tenabang, Lulung merasa disindir. Apalagi ketika Ahok menuding Lulung tak pantas jadi anggota DPRD jika tak paham Peraturan Daerah Ketertiban Umum yang dirancang dan disahkannya sendiri.

2. Tak Pantas Jadi Wakil Ketua DPRD

Lulung yang tak terima disebut ada beking preman di Tanah Abang, tersinggung dengan ucapan Ahok. Ia meminta Ahok mengungkap sosok anggota DPRD DKI yang menjadi beking. "Wagub jangan selengean (sembarangan), dia lambang negara, pejabat, saya sudah bilang ke Pak Jokowi tolong Wagub ditegur," kata Lulung seusai menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis, 25 Juli 2013.

Ahok menilai ucapan Haji Lulung yang menyebut dia selengean tak mencerminkan diri sebagai wakil rakyat dan Wakil Ketua DPRD DKI. "Justru yang saya pertanyakan, kalau dia wakil ketua DPRD. Dia mengerti enggak sih waktu perda (peraturan daerah) itu, perda itu dia yang bikin loh sama kami," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat, 26 Juli 2013.

Cibiran Lulung padanya, kata Ahok, menunjukkan politikus PPP itu tak paham dengan perda yang dia buat. Kalau begitu, lanjut Ahok, Lulung tak pantas disebut sebagai pimpinan DPRD. "Jadi kalau ada wakil ketua tidak ngerti perda, apalagi langgar perda dia sebetulnya sudah nggak boleh jadi wakil ketua DPRD lagi. Sudah gugur," kata Ahok.

3. Minta Mendagri Pecat Lulung

Setelah menyebut Lulung sebagai Wakil Ketua DPRD yang tidak paham perda, Ahok meminta Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi, untuk memecat Lulung dari kursi DPRD DKI Jakarta. "Justru saya mesti bukan ukur jiwa lagi, waktu tes masuknya Mendagri bisa copot harusnya. Mendagri bisa copot seperti itu," ujar Ahok, Jumat, 26 Juli 2013.

4. Sengkarut Lurah Susan

Ahok pernah mengecam pendapat Menteri Gamawan soal Lurah Lenteng Agung saat itu, Susan Jasmine Zulkifli, yang menyarankan Pemerintah DKI Jakarta mengevaluasi penempatan Susan di Lenteng Agung. Penempatan ini menimbulkan protes sejumlah warga karena tak mau dipimpin lurah non-muslim. "Ini negara Pancasila, pemilihan pejabat bukan ditentukan orang yang menolak atau tidak menolak," kata Ahok di Monas, Jakarta, Jumat, 27 September 2013. "Pak Mendagri harus belajar lagi konstitusi kalau gitu."

<!--more-->

Ketegangan Ahok dengan Menteri Gamawan Fauzi yang berbeda pendapat terkait dengan kisruh penolakan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli ikut memancing Lulung untuk berkomentar. Lulung menyayangkan sikap Ahok yang terlalu bereaksi keras terhadap imbauan Mendagri untuk mengevaluasi kembali posisi Susan.

Lulung mengatakan apa yang diucapkan Gamawan tidak keliru, masuk akal, dan obyektif. Sementara sikap Ahok yang cenderung emosional dan kerap berbicara keras serta ceplas-ceplos dianggap Lulung melanggar norma dan etika politik. "Itu, menurut aku, Pak Ahok terlalu berlebihan," ucap Lulung pada 1 Oktober 2013.

5. Banjir Sampai Kiamat

Perseteruan Ahok dan Lulung berlanjut kembali pada Februari 2014. Ahok, yang juga mantan Bupati Belitung Timur itu 'meramalkan' banjir di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur, mustahil untuk diatasi. "Kampung Pulo pasti akan banjir sampai kiamat karena warga tinggal di bantaran sungai," ujar Ahok, Senin, 3 Februari 2014.

Ahok mengaku tak bisa menerima tudingan jika Pemerintah DKI terus-menerus menjadi sasaran kesalahan jika banjir besar melanda Jakarta. Soalnya, sejak jauh-jauh hari Pemerintah DKI Jakarta sudah memperingatkan warganya untuk pindah ke rumah susun. Mereka, kata Ahok, sudah lama ditawarkan untuk direlokasi, bahkan juga dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

Pernyataan Ahok itu dibalas kritikan pedas dari Lulung. Ia menilai Ahok pesimistis. Haji Lulung pun mendesak Ahok mundur jika sudah tak yakin lagi mampu mengatasi banjir Ibu Kota. "Kalau pemimpinnya sudah pesimistis begini, mundur saja," ujar Lulung di Jakarta, 4 Februari 2014

6. Cari Gara-gara untuk Melengserkan

Ahok mengaku tak habis pikir mengapa Lulung menuding dia pesimistis dan meminta dirinya mundur. Padahal, yang dimaksud Ahok, banjir di kawasan Kampung Pulo tak akan pernah selesai selama permukiman liar di bantaran kali tidak hilang.

Menurut Ahok, ilmuwan mana pun tak akan bisa menyelesaikan masalah banjir jika rumah masih berdiri di bantaran sungai. Ahok menuding Lulung hanya tengah mencari cara untuk melengserkannya. "Itu namanya cari-cari ajalah supaya gimana cara memecat Ahok," kata Ahok, 4 Februari 2014.

Lulung membantah pernyataan Ahok. "Saya bukan mencari-cari alasan buat pecat. Tapi, kok, tiba-tiba dia seperti orang pesimistis dengan perkataannya itu," ujar Lulung. Ia mengatakan pernyataannya Ahok tidak memberikan contoh yang baik ke masyarakat adalah hal wajar. Sebabnya, fungsi Dewan adalah mengawasi eksekutif dalam bekerja. "Jadi (Ahok) jangan marah," ucap Lulung.

7. Sapi Perah DPRD

Ahok pernah mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah lewat DPRD hanya menyuburkan politik transaksional. "Selain itu ada kemungkinan gubernur dan kepala daerah hanya sapi perah," kata Ahok.

Haji Lulung kembali terganggu dengan pernyataan Ahok. Ia mengancam akan menghalangi pelantikan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Alasannya, karena politikus PPP ini merasa terhina dan tersinggung dengan pernyataan Ahok yang menyebut DPRD pemeras kepala daerah. "Ahok harus dibinasakan, binasakan kariernya jadi wakil gubernur. Nggak bakalan dia dilantik jadi gubernur," ucap Lulung, Kamis, 11 September 2014.

Ahok tak menanggapi soal Lulung yang berencana menghentikan karier politiknya. "Enggak usah ditanggapilah," katanya di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 12 September 2014. Ahok menyatakan tak takut jika dirinya sampai tidak dilantik menjadi gubernur.

Ia bahkan siap menjadi Pelaksana Tugas Gubernur sampai akhir jabatannya. "Paling bedanya cuma selisih gaji sedikit doang," tutur Ahok menanggapi Haji Lulung.

Baca juga: Haji Lulung Lunggana Meninggal di RS Jantung Nasional Harapan Kita

TIM TEMPO