Polri Sebut Pengamanan Natal Ikuti Status PPKM di Daerah

Reporter

Antara

Selasa, 14 Desember 2021 10:05 WIB

Polisi melakukan penutupan ruas jalan Jenderal Sudirman di Simpang Palma, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu, 3 Juli 2021. Satgas COVID-19 Kabupaten Banyumas melakukan penutupan sejumlah ruas jalan protokol, mulai pukul 14.00 -06.00 WIB selama masa PPKM darurat, untuk mengurangi pergerakan dan mencegah warga berkumpul. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria

TEMPO.CO, Jakarta - Polri menyatakan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022 akan menyesuaikan kebijakan di masing-masing wilayah setelah pemerintah membatalkan kebijakan PPKM Level 3.

"Kebijakan penentuan level PPKM yang berubah dan Polri akan menyesuaikan dengan level PPKM pada masing-masing wilayah," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa, 14 Desember 2021.

Rusdi menyatakan penyesuaian tersebut ialah bagaimana kebijakan PPKM di wilayah itu disesuaikan oleh Mabes Polri maupun oleh satuan wilayah polda atau polres. "Karena kebijakan level PPKM diserahkan ke wilayah masing-masing, menerapkan level berapa berdasarkan hasil penilaian Satgas Penanganan Covid-19 masing-masing, di situlah Polri melakukan pengamanan menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya," ujar Rusdi.

Penyesuaian aturan PPKM Level 3, lanjut Rusdi, tidak mengubah jumlah personel, pos pelayanan, dan pos pengamanan yang disiapkan kepolisian dalam Operasi Lilin 2021. "Jumlah personel tidak berubah, hanya cara bertindak di lapangan masing-masing wilayah akan menyesuaikan dengan kebijakan Satgas Covid-19 wilayah masing-masing," kata dia.

Polri akan melibatkan 179.814 personel dalam Operasi Lilin 2021 dalam rangka pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Operasi Lilin 2021 dijadwalkan berlangsung dari 22 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Personel yang dilibatkan terdiri atas 103.109 orang personel Polri, 19.017 personel TNI, serta personel dari pemerintah daerah dan mitra-mitra kepolisian.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengubah kebijakan PPKM Level 3 yang menurut rencana diterapkan selama libur Natal dan tahun baru. Perubahan dilakukan karena karena situasi pandemi Covid-19 sangat dinamis, termasuk di berbagai daerah.

Baca juga: Wagub Sebut DKI Segera Rumuskan Aturan Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Berita terkait

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

3 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Imbau Kepala Daerah Segera Salurkan Anggaran Pilkada 2024

3 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Imbau Kepala Daerah Segera Salurkan Anggaran Pilkada 2024

Tito Karnavian mengatakan masih ada beberapa penyelenggara Pilkada 2024 di daerah yang belum menerima anggaran.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

5 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

Tito Karnavian menekankan pentingnya realisasi APBD dalam pengendalian tingkat inflasi.

Baca Selengkapnya

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

9 hari lalu

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

DKPP akan membangun kantor perwakilan di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera, dan Jawa.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

12 hari lalu

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

Menteri TIto Karnavian meminta kepala daerah memerhatikan inflasi di daerahnya masing-masing.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

15 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

15 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

16 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

16 hari lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

23 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya