100 Juta Lebih Warga Indonesia Sudah Dapat Vaksin Covid-19 Lengkap

Reporter

Tempo.co

Rabu, 8 Desember 2021 18:55 WIB

Ekspresi warga usai disuntikan vaksin Covid-19 oleh petugas kesehatan di Dieng Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat 5 November 2021. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan menyatakan lebih dari 100 juta warga Indonesia telah mendapatkan dosis lengkap atau 2 dosis vaksin Covid-19. “Berdasarkan data 7 Desember 2021 pukul 18:00 WIB sebanyak 100.033.810 orang telah menerima vaksinasi dosis 1 dan dosis 2,” ujar Kementerian kesehatan dalam pernyataan tertulis Rabu, 8 Desember 2021.

Artinya, sudah 49 persen program vaksinasi Covid-19 menyasar masyarakat dari total sasaran 208,2 juta orang. Selain itu, pencapaian ini berhasil membawa Indonesia berada di peringkat kelima negara dengan jumlah terbanyak vaksinasi Covid-19 dosis lengkap. Empat negara lainnya berdasarkan Official Data Collated by Our World in Data pada 6 Desember 2021 ialah Cina, India, Amerika Serikat dan Brazil.

Kemenkes menyatakan target selanjutnya adalah vaksinasi lengkap untuk 208,2 juta warga akan dicapai pada Maret atau April 2022. Sedangkan untuk penyuntikan vaksin Covid-19 dosis pertama sudah mencakup lebih dari 143 juta warga atau 70 persen dari target 208,2 juta harus dicapai di akhir Januari.

“Capaian vaksinasi tersebut dicapai berkat usaha optimal dan gotong royong dengan semua pihak, terutama TNI/Polri, pemerintah daerah, BUMN dan pihak swasta yang turut membantu,” tulis Kemenkes.

Dalam keterangannya, Kemenkes juga mengingatkan bahwa vaksinasi dosis lengkap menjadi syarat perjalanan dari dan ke Indonesia. Meski Indonesia termasuk dengan kategori level 1 atau kategori rendah, pelaku perjalanan yang ingin berkunjung ke Indonesia direkomendasikan harus sudah divaksinasi dosis lengkap sebelum berpergian.

Advertising
Advertising

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kemenkes terus berupaya mengingatkan percepatan vaksinasi. Selain membuka vaksinasi massal, Kemenkes telah mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan seluruh pos pelayanan untuk melakukan vaksinasi kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP.

“Vaksinasi menjadi salah satu upaya penting dalam mengurangi laju penyebaran virus sehingga mengurangi lonjakan kasus dan membawa kita keluar dari pandemi. Capaian vaksinasi kita tak lepas dari modal sosial masyarakat Indonesia yang tinggi dengan saling bahu-membahu berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan vaksinasi,”ujar Menkes di Jakarta pada Rabu, 8 Desember 2021.

Masih dalam pernyataannya, Kemenkes memaparkan bahwa Pemerintah terus mengupayakan ketersediaan vaksin baik lewat skema multilateral maupun bilateral demi mencakup stok yang ada saat ini dan menjaga laju vaksinasi Covid19 sesuai dengan stok vaksin yang ada.

Kemudian, Kemenkes menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sebab dengan menerima vaksin Covid-19 dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat akan semakin banyak warga yang terlindung dari Covid-19.

Baca juga: Kemenkes Bantah Dinkes Bekasi Soal 4 Warga DKI Terinfeksi Varian Omicron

JESSICA ESTER

Berita terkait

Kemenkes Pastikan Keamanan Pangan dan Pondokan Jemaah Haji

21 jam lalu

Kemenkes Pastikan Keamanan Pangan dan Pondokan Jemaah Haji

Tim Sanitasi dan Keamanan Pangan akan mendapatkan contoh makanan yang akan dikonsumsi oleh jemaah haji untuk diuji

Baca Selengkapnya

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

1 hari lalu

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

Pembagian kelas rawat inap peserta BPJS Kesehatan dihapus. BPJS Kesehatan membuka kemungkinan kerja sama dengan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

1 hari lalu

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

1 hari lalu

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

Sistem kelas 1-3 BPJS Kesehatan diganti jadi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

2 hari lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

2 hari lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

AstraZeneca Tarik Vaksin Covid-19, Terkait Efek Samping yang Bisa Sebabkan Kematian?

3 hari lalu

AstraZeneca Tarik Vaksin Covid-19, Terkait Efek Samping yang Bisa Sebabkan Kematian?

AstraZeneca menarik vaksin Covid-19 buatannya yang telah beredar dan dijual di seluruh dunia.

Baca Selengkapnya

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

4 hari lalu

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Terdapat penyesuaian iuran peserta JKN setelah kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan berganti menjadi KRIS. Ini iuran BPJS Kesehatan terbaru.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

4 hari lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

4 hari lalu

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Selengkapnya