TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ardhasena Sopaheluwakan menyatakan satu-satunya indikator gletser di Indonesia, yakni Puncak Jaya wijaya, Papua pasti akan hilang dalam beberapa tahun. Hal itu dipicu karena pemanasan global atau perubahan iklim.

“Suhu di permukaan Puncak Jaya sudah lebih tinggi dari titik cair, sekitar 5 derajat celcius, sehingga sudah pasti hilang,” kata Ardhasena Sopaheluwakan dalam diskusi publik yang diadakan change.org pada Rabu, 8 Desember 2021.

Ardhasena memaparkan perubahan iklim mengakibatkan badai siklon tropis meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia. Seperti pada badai tropis cempaka 2017 dan badai tropis seroja 2021. Dia mengatakan fenomena ini jarang terjadi namun berdampak langsung di wilayah Indonesia.

Menurut dia, perubahan iklim yang utamanya berkontribusi pada memanasnya suhu permukaan laut merupakan sumber dari tumbuhnya siklon tropis. Ia menerangkan krisis iklim berdampak pada kenaikan permukaan air laut di Indonesia dan menjadi ancaman untuk pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir.

Selain itu, krisis iklim terus meningkatkan gas rumah kaca di Indonesia. Berdasarkan pengamatan BMKG, gas SF6 yang merupakan murni dari aktivitas manusia, terus naik dari tahun ke tahun. Di sisi lain, gas natural alam seperti CO2, CH4 dan N2O turut meningkat akibat aktivitas antropogenik.

“Perubahan iklim ini meminta kita semua untuk melakukan mitigasi dan adaptasi,” ujar Ardhasena. Dia menyatakan bahwa peran BMKG lebih pada mendorong sektor-sektor penting untuk melakukan adaptasi. Sektor tersebut adalah pertanian, kesehatan, sumber daya air, kehutanan, pariwisata, dan energi terbarukan.

Untuk itu, dia menyatakan BMKG telah memiliki layanan untuk menyikapi perubahan iklim. Layanan itu berupa melakukan proyeksi iklim yang akan terjadi di kemudian hari dan dipadukan dengan ilmu pertanian. Tujuannya untuk memproyeksikan produktivitas sawah Indonesia dan langkah ke depannya. Selain itu juga terdapat layanan lainnya, seperti early warning, sekolah lapang cuaca nelayan dan sekolah lapangan iklim.

Perwakilan Koalisi Stop Bencana Melissa Kowara menambahkan krisis iklim adalah krisis kehidupan. Oleh sebab itu, ia menilai sangat penting untuk mendeklarasikan darurat iklim, terutama dari Presiden Jokowi. “Krisis iklim bukan hanya soal hutan atau lahan, tetapi juga sosial. Karena ada krisis ekonomi, ketahanan pangan dan krisis kemanusiaan karena pasti banyak ketidakadilan,”ujar Melissa.

Selain itu, Melissa menyatakan pemangku kebijakan Indonesia seringkali membuat aturan yang tidak bijak karena memperburuk situasi iklim. Seperti terus membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) baru dan pembangunan jalan tol dengan membabat hutan adat. Menurutnya, belum ada mandat yang tegas dari otoritas tertinggi untuk menghentikan perbuatan yang merugikan lingkungan.

Oleh sebab itu, melalui Change.org dibuat petisi bertajuk Stop Bencana untuk mendesak Presiden Jokowi mendeklarasikan darurat perubahan iklim seluas-luasnya di Indonesia. Petisi ini sudah mendapatkan dukungan 26.000 dari publik.

Baca juga: Siklon Tropis Baru Saat Ini Picu Badai Dahsyat di Perairan Samudra Indonesia

JESSICA ESTER