Polri Kebut Pelantikan Eks Pegawai KPK

Reporter

M Rosseno Aji

Sabtu, 4 Desember 2021 20:24 WIB

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo. Dok: Divhumas Polri

TEMPO.CO, Jakarta - Mabes Polri akan secepatnya melantik 57 mantan pegawai KPK. Bila lancar, Polri akan melakukan pelantikan dalam waktu dekat ini. “Secepatnya,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, Sabtu, 4 Desember 2021.

Dedi mengatakan Polri mengundang 57 mantan pegawai KPK untuk sosialisasi Peraturan Kepolisian RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang pengangkatan 57 eks pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara di Polri. Sosialisasi itu akan dilaksanakan di Gedung SDM Polri pada Senin, 6 Desember 2021.

Dedi menuturkan setelah sosialisasi, para mantan pegawai akan melalui sejumlah proses untuk melengkapi administrasi. Proses akhir adalah Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Nomor Induk Pegawai bagi pegawai yang bersedia bergabung ke kepolisian. “Setelah itu secepatnya dilantik,” kata Dedi.

Koran Tempo edisi Jumat 3 Desember 2021 menyebutkan bahwa pelantikan ini rencananya akan dilakukan pekan depan. Pengangkatan pegawai yang dipecat lewat proses Tes Wawasan Kebangsaan yang kontroversial itu akhirnya mendapatkan titik terang setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit menekan Peraturan Kepolisian Nomor 15 tentang pengangkatan itu pada 29 November 2021.

Beleid itu mengatur tentang mekanisme dan persyaratan eks pegawai untuk bisa menjadi ASN Polri. Sejumlah syarat di antaranya pernyataan bersedia menjadi ASN di Polri dan menyatakan setia pada Pancasila, UUD 1945, serta pemerintahan yang sah. Polri telah membuat daftar jabatan yang bisa diisi. Daftar jabatan itu telah disetujui oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, mantan pegawai akan mengikuti seleksi kompetensi untuk menyesuaikan kemampuannya dengan jabatan yang akan diisi.

Advertising
Advertising

Dedi Prasetyo mengatakan dalam sosialisasi nanti, Polri juga akan menyampaikan beberapa hal yang bersifat teknis. Dedi tak menjawab tegas mengenai apakah pegawai wajib mengikuti tes kompetensi lagi untuk bisa diangkat menjadi ASN. “Langsung isi format jabatan sesuai persetujuan dari Menpan RB,” kata mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu.

Baca: Polri Terbitkan Peraturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

9 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

22 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

23 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

1 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya