TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menyambut baik rencana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, untuk mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dalam menyelesaikan masalah di Papua. Meski begitu, Ghufron berharap janji Andika itu tidak hanya sebatas wacana.

"Biar tidak berhenti hanya wacana, pernyataan yang disampaikan oleh Panglima TNI tersebut menjadi bermakna jika diikuti oleh langkah nyata dengan mengevaluasi secara menyeluruh dan adanya koreksi terhadap kebijakan keamanan selama ini," kata Ghufron saat dihubungi, Sabtu, 27 November 2021.

Ghufron mengamini pendekatan yang lebih humanis terhadap Papua penting dan memang sudah semestinya dikedepankan. Terlebih persoalan Papua yang begitu kompleks, tidak bisa didekati dengan pendekatan keamanan yang militeristik seperti yang selama ini digunakan TNI.

"Faktanya, pendekatan keamanan yang militeristik alih-alih menyelesaikan, yang terjadi justru melahirkan berbagai kekerasan politik dan pelanggaran HAM yang melibatkan aktor keamanan termasuk militer itu sendiri," kata Ghufron.

Secara prinsip, Ghufron mengatakan evaluasi atas kebijakan keamanan di Papua seharusnya menjadi agenda yang didorong dan dijalankan oleh institusi sipil. Unsur pemerintah seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan hingga parlemen, yang harus mengevaluasi, bukan dari militer sendiri.

Ia mengingatkan hal ini menjadi prinsip dalam relasi hubungan sipil militer di negara demokrasi. Pembentukan kebijakan domainnya otoritas sipil, sedangkan institusi militer menjadi pelaksana kebijakan. Karena itu, Ghufron menegaskan Militer harus tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh otoritas sipil.

"Sayangnya, selama ini fungsi pengawasan ototitas terhadap penyelenggaran sektor keamanan di Papua belum dijalankan secara optimal," kata dia.

Baca: Andika Perkasa Janji Pakai Pendekatan Humanis di Papua, KNPB: Basi, Lagu Lama