TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara nasional Komite Nasional Pembebasan Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap, mengatakan tak mempercayai janji Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, untuk menggunakan pendekatan yang lebih humanis di Tanah Papua.

Bagi Ones, janji Andika itu hanya pencitraan semata. "Pernyataan seperti ini basi, lagu lama, di media bicara demikian tetapi kenyataan di Papua beda," kata Ones dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 November 2021.

Ones mengatakan selama ini, kasus kekerasan terhadap rakyat Papua selalu melibatkan anggota TNI. Misalnya, perang TPN-PB dengan TNI/Polri di Intan Jaya, Nduga, Maybrat, Pegunungan Bintang, Puncak Papua, hingga Yahukimo. Banyak di antara korban adalah warga sipil.

Jika ingin membangun pendekatan humanis di Papua, Ones mengatakan Andika harus secara kongkret menarik 84 ribu prajurit militer yang saat ini ada di Papua. "Jika tidak, maka pernyataan itu hanya pola lama, bukan baru. Orang Papua tahu bahwa Jakarta itu bicara lain tindakan lain," kata Ones.

Bagi dia, TNI/Polri adalah alat negara yang menjadi turunan tangan pemerintahan. Karena itu, yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan konflik Papua adalah Presiden Joko Widodo. Ones mendorong Jokowi memiliki kemauan politik untuk berunding dengan aktor-aktor konflik politik di Papua seperti. PBB diajak sebagai pihak ketiga untuk memediasi.

"Merekalah yang harus diajak untuk memperundingkan solusi damai. Karena sejak Repelita1969 zaman Soeharto hingga Zaman Otsus 2021, pola pendekatan pembangunan gagal atasi politik yang berdarah-darah ini," kata Ones.

Jika tetap seperti ini, Ones mengatakan berbagai langkah yang dilakukan pemerintah Jokowi hanya akan dianggap sebagai upaya memuluskan otsus dan pemekaran untuk membuka ruang investasi, dan eksplorasi emas di Blok Wabu, serta investasi lainya.

"Jadi kami tidak percaya pendekatan humanisme tersebut, pernyataan seperti ini sudah biasa dan basi. Orang Papua sudah muak dengan janji palsu Jakarta," kata Ones mengkritik janji Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin Minta Andika Perkasa Pantau Perkembangan Papua