INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, mendukung penuh penandatanganan MoU antara KADIN Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

MoU yang ditandatangani langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri serta Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Bertujuan untuk meningkatkan kerja sama kedua pihak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bamsoet menjelaskan KADIN dan KPK sebelumnya juga telah memiliki Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 145 Tahun 2017 tentang Kerja sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditandatangani pada 3 Oktober 2017, dan telah berakhir pada 3 Oktober 2019.

“Pembaruan MoU yang dilakukan hari ini menjadi bukti konkret bahwa KADIN Indonesia siap menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, khususnya dari sisi dunia usaha," ujar dia usai penandatanganan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 25 November 2021.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan ruang lingkup MoU tersebut meliputi berbagai hal, antara lain pertukaran informasi dan data, pencegahan tindak pidana korupsi, Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi, sosialisasi dan kampanye, pelaksanaan dan penerapan hasil kajian/penelitian dan kegiatan lain berkaitan dengan program pemberantasan korupsi di sektor yang disepakati oleh para pihak.

"Sebagai Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia, saya ditugaskan menjadi narahubung dalam rangka pelaksanaan MoU ini. Sementara dari KPK, narahubunganya ditugaskan kepada Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, salah satu poin penting dalam MoU ini adalah penerapan whistleblowing system, sehingga diharapkan dapat memudahkan pengelolaan laporan, khususnya terhadap saksi tindak pidana korupsi yang berasal dari korporasi. Melalui whistleblowing system, para saksi yang melaporkan praktik korupsi di korporasi bisa mendapat perlindungan hukum.

"Jika menengok ke belakang, dari perspektif dunia usaha, berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah pascareformasi dinilai masih cenderung merugikan pengusaha, misalnya bila dirujuk pada sektor pajak, perizinan, lingkungan, sehingga pada akhirnya justru memperlambat pengembangan sektor industri. Kondisi ini juga disinyalir menjadi salah satu faktor pemicu lahirnya perilaku korup yang melibatkan pihak swasta atau dunia usaha," kata Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini.

Dia menambahkan, kondisi tersebut telah direspon dengan baik oleh Pemerintah dan DPR dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merepresentasikan semangat dan upaya untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi demi mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Misalnya melalui reformasi regulasi di bidang perizinan dalam rangka peningkatan investasi, sekaligus menutup celah terjadinya korupsi dan mengatasi hambatan dalam berinvestasi, memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang, sinkronisasi peraturan yang masih saling tumpang tindih, serta harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah.

"Namun harus kita sadari, bahwa efektivitas peraturan perundang-undangan akan sangat tergantung pada bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan dan dimanifestasikan di lapangan. Dalam kaitan ini, pelaku usaha mempunyai peran dan kontribusi penting dalam mewujudkan pemberantasan korupsi. Karenanya, sinergi KADIN Indonesia dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dengan KPK adalah hal yang positif dan perlu kita kembangkan," ucap Bamsoet.

Turut hadir pada acara tersebut antara lain Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Deputi Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana, Jampidsus Kejaksaan RI Ali Mukartono, Dirtipikor Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Djoko Poerwanto, Anggota DPR RI Robert J Kardinal dan Muchamad Misbakhun. (*)