INFO NASIONAL - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang membahas mengenai strategi pembangunan daerah berbasis Forest Landscape Management di Jakarta, Jumat, 29 Oktober 2021.

Zainal didampingi Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) Tarakan, Edi Krisna Murti; Suratno,Komando Resor Mliliter (Danrem) 092/Maharajalila; Risdianto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltara; Adri Paton, Rektor Universitas Borneo Tarakan; Jabarsyah, Rektor Universitas Kaltara, dan Kepala Kepolisian Daerah Kaltara, Bambang.

Di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MLHK), Siti Nurbaya Bakar, Zainal menyampaikan beberapa hal penting terkait kawasan hutan di Benuanta. Salah satunya adalah mengenai gerakan penanaman sejuta mangrove di Desa Ardimulyo bersama masyarakat setempat beberapa waktu lalu.

“Di sana (Desa Ardimulyo) tanaman mangrovenya sudah banyak yang mati disebabkan air laut yang tidak masuk. Ini karena tertutup dengan jalan rencana pembangunan pelabuhan kapal feri. Kita (Pemerintah Provinsi Kaltara) minta jalan tersebut segera dibongkar agar air laut bisa masuk lagi,” ujarnya.

Kaltara, imbuh Zainal, memiliki luas wilayah sebesar 7,54 juta hektare dengan kawasan hutan 6,9 juta hektare. “Dari luas kawasan hutan tersebut, sekitar 18 persen atau 1,3 juta hektare merupakan area pembenahan lainnya yang telah dipenuhi dengan izin sawit, batu bara, dan sedikit sekali kawasan pemukiman. Selain itu, di kawasan hutan produksi tersebut juga terdapat perikanan tambak,” tutur Gubernur Zainal.

“Para petembak di Kaltara itu satu pintunya bisa sampai 10 hektare dan paling kecil 5 hektare. Beda dengan di daerah Jawa yang biasanya satu pintu sekitar 5.000 m2. Kalau dilihat, pola tambak di Kaltara yang dijala itu sekeliling pinggir tambaknya saja,” ujar dia.

Karena itu, Gubernur Zainal berinisiatif mengumpulkan para petambak di Kaltara agar dapat bekerja sama menanam bibit mangrove pada pertengahan tambak yang tidak difungsikan tersebut.

“Kami mohon dukungan dari Ibu Menteri terkait bibit mangrove itu, sehingga nanti di samping mereka menghasilkan udang, juga dapat menghasilkan kepiting. Sebagai informasi, pada bulan November mendatang kami akan melakukan ekspor kepiting langsung ke Tiongkok,” ujarnya.

Melihat banyaknya hal menarik yang dapat diangkat dari provinsi termuda di Indonesia ini, Siti mengaku perlu adanya pembahasan lebih lanjut untuk mengambil langkah terbaik dalam mempercepat pembangunan.

“Saya melihat tadi wilayahnya Pak Gubernur itu bahan dasar yang sangat baik untuk membuat term of reference. Jadi silahkan nanti kita rencanakan dan tolong Pak Sekretaris Jenderal dan para Direktorat Jenderal cek ulang pembahasan yang disampaikan tadi,” katanya. (*)