Bantah Sekjen PDIP, Nurdin Halid: Golkar Tak Pernah Kekurangan Kader

Reporter

Egi Adyatama

Minggu, 14 November 2021 12:04 WIB

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyampaikan pidato di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, 7 Mei 2016. Nurdin Halin mendoaakan agar Setya Novanto cepat sembuh dan masalahnya cepat selesai, dan menghimbau Novanto untuk taat hukum, dan ikuti prosedur hukum. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan bahwa Partai Golkar tidak pernah kekurangan kader yang berkualitas. Hal ini merespons Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyebut Golkar putus asa karena mulai mendekati Ganjar Pranowo.

"Reaksi Bung Hasto saya pikir berlebihan, tidak relevan, dan tidak faktual. Mungkin terhormat kalau saya bilang reaksi itu semacam kebakaran jenggot," kata Nurdin saat dihubungi Tempo, Ahad, 14 November 2021.

Nurdin mengatakan Partai Golkar di era reformasi sudah memproduksi banyak kader handal yang duduk di legislatif maupun eksekutif hingga tingkat daerah. Beberapa kader bahkan mendirikan partai baru. Seperti Prabowo Subianto yang mendirikan Partai Gerindra, Wiranto yang mendirikan Partai Hanura, dan Surya Paloh yang mendirikan Partai Nasdem.

"Banyak juga yang melanjutkan perjuangan di partai lain, seperti PDIP. Ada juga di PDIP yang dulunya kader Golkar yang mengembangkan diri di sana. Itu tanda kaderisasi Golkar berjalan baik," kata Nurdin.

Hasto sebelumnya menyebut Golkar berusaha membajak Ganjar yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah untuk maju di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Nurdin tak sepakat dengan ungkapan membajak yang digunakan Hasto. Bahkan ia menyebut pernyataan itu terkesan naif.

Advertising
Advertising

Ia mengatakan pada Pilpres 2009, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saja berpasangan dengan Prabowo, yang saat itu masih kader Golkar. Di 2014, Joko Widodo juga berpasangan dengan Jusuf Kalla yang mantan Ketua Umum Golkar.

"Apakah itu membajak? Menurut saya tidak, karena politisi itu tujuannya kekuasaan dan kekuasaan itu perlu komunikasi politik. Komunikasi politik yang strategis itu, di era multipartai koalisi dibutuhkan. Tak bisa partai berjalan sendiri dalam mencapai kekuasaan," kata Nurdin.

Selain itu, Nurdin juga menegaskan bahwa wacana mengajak Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP untuk bergabung dengan Golkar, bukan merupakan sikap resmi partai. Wacana tersebut ia ungkapkan dalam suatu diskusi bersama dengan relawan pendukung Ganjar sebagai Capres 2024.

Saat itu, Nurdin membuka ruang bagi Ganjar untuk maju bersama Golkar, bila memang PDIP tak membuka ruang untuk maju sama sekali. "Wacana saya itu memberi motivasi kepada relawan ini. Karena relawan ini sifatnya sangat demokratis karena berasal dari akar rumput," kata Nurdin.

Tawaran yang ia ajukan bagi Ganjar pun bukan berarti untuk maju sebagai Capres 2024, tapi sebagai calon Wakil Presiden. Pasalnya, Nurdin mengatakan Golkar telah memutuskan akan mengusung Ketua Umum mereka, Airlangga Hartarto, sebagai Capres 2024, sesuai hasil Rapat Pimpinan Nasional.

"Intinya di situ, (Ganjar Pranowo diajak) menjadi wakil bagi Pak Airlangga. Karena Pak Airlangga tak mungkin maju sendiri. Jadi bukan (Ganjar) menjadi Capres. Karena Golkar sudah punya Capres, yaitu Pak Airlangga yang sudah ditetapkan di Rapimnas," kata Nurdin.

Baca juga: Golkar Buka Peluang Mengusung di Pilpres 2024, Ini Tanggapan Ganjar Pranowo

Berita terkait

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

9 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Respons Maruarar Sirait soal Tawaran Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

12 jam lalu

Respons Maruarar Sirait soal Tawaran Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Maruarar Sirait menyatakan mendukung Jokowi dan Prabowo bukan karena menteri, tapi percaya mereka orang yang baik dan benar.

Baca Selengkapnya

Anna Budiarti Wanita Pertama Ikut Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Solo dari PDIP

12 jam lalu

Anna Budiarti Wanita Pertama Ikut Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Solo dari PDIP

Sebanyak tujuh orang telah mendaftar untuk penjaringan bakal calon Wali Kota Solo dari PDIP. Anna menjadi perempuan pertama yang mendaftar.

Baca Selengkapnya

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

13 jam lalu

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kata Bambang Soesatyo soal Potensi Gibran Jadi Ketua Umum Golkar

13 jam lalu

Kata Bambang Soesatyo soal Potensi Gibran Jadi Ketua Umum Golkar

Bambang Soesatyo mengatakan Partai Golkar secara prinsip menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin masuk partainya, termasuk Gibran.

Baca Selengkapnya

Airlangga Ungkap Peluang Golkar dan KIM Usung Airin di Pilkada Banten

15 jam lalu

Airlangga Ungkap Peluang Golkar dan KIM Usung Airin di Pilkada Banten

Golkar menyatakan bakal calon pendamping Airin di Pilkada Banten sedang dikomunikasikan dengan partai-partai lain.

Baca Selengkapnya

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

15 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

20 jam lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

21 jam lalu

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.

Baca Selengkapnya

Tenggat Sertifikasi Halal Diundur, BPJH: Fasilitasi Terkendala Anggaran Terbatas

1 hari lalu

Tenggat Sertifikasi Halal Diundur, BPJH: Fasilitasi Terkendala Anggaran Terbatas

Kepala BPJPH Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham mengatakan, selama ini fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK terkendala keterbatasan anggaran.

Baca Selengkapnya