Kata DPR soal Kritik Pakai Baju Hijau Army saat Uji Kelayakan Calon Panglima TNI

Reporter

Dewi Nurita

Senin, 8 November 2021 08:35 WIB

KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 6 November 2021. Persetujuan diberikan dalam rapat internal Komisi I DPR yang digelar setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika. ANTARA/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I DPR RI merespon kritik yang dilontarkan Imparsial soal gaya anggota Komisi Pertahanan yang mengenakan baju berwarna hijau army saat menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Sabtu lalu.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menampik bahwa anggota dewan mulai bergaya 'ketentara-tentaraan' dengan tampilan berseragam hijau tersebut.

"Memang kalau warna hijau pasti army look? Ya enggak lah, itu nanti seragam PKB army look," ujarnya usai berkunjung ke kediaman calon Panglima TNI Andika Perkasa di Senayan Residence, Jakarta pada Ahad, 7 November 2021.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut bahwa baju hijau tersebut merupakan salah satu dari beberapa seragam anggota Komisi I yang dibuat jauh sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Kharis juga berdalih bahwa warna hijau tidak hanya identik dengan tentara.

"Warna hijau kan macam-macam, bukan cuma warna tentara. Itu dibuat sebelum fit and proper test," ujar dia.

Advertising
Advertising

Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad sebelumnya mengkritik gaya anggota Komisi I tersebut. Menurutnya, pakaian bisa menyiratkan berbagai hal dan seorang pejabat mesti tahu menempatkan.

"Dengan baju army itu kan sinyalemen kalau mereka (DPR) sebenarnya enggak ngerti mereka mewakili siapa dan kenapa militerisme berbahaya sehingga harus dilawan," ujar Hussein saat dihubungi Tempo pada Ahad, 7 November 2021.

DPR sebagai wakil rakyat, tuturnya semestinya menunjukkan sinyal netralitas dan keberpihakan kepada rakyat.

Andika Perkasa mengikuti fit and proper test sebagai calon Panglima TNI pada Sabtu, 6 November 2021. Usai tes dilakukan, Andika telah mendapat persetujuan Komisi I DPR RI untuk disahkan sebagai calon Panglima TNI.

Rapat paripurna pengesahan akan dihelat pada Senin, 8 November 2021. Setelah disahkan, Andika Perkasa bakal dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI.


DEWI NURITA

Baca: Andika Perkasa Bakal Jalin Komunikasi dengan Semua Matra TNI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Presiden Senang Produksi Jagung di Sumbawa Maju

2 hari lalu

Presiden Senang Produksi Jagung di Sumbawa Maju

Saat ini yang perlu dilakukan adalah menjaga keseimbangan harga di tingkat petani maupun di tingkat peternak.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

2 hari lalu

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

3 hari lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya