TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan tak akan menanyakan ihwal harta kekayaan dan dugaan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Andika Perkasa. Andika akan menjalani fit and proper test sebagai calon Panglima TNI pada Sabtu besok, 6 November 2021.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Andika tercatat memiliki harta Rp 179,9 miliar. Namun menurut anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, Dewan tak akan menanyakan perihal itu maupun pajak kepada Andika.

"Saya rasa hampir tidak ada pertanyaan mengenai itu," kata Bobby kepada wartawan, Jumat, 5 November 2021.

Bobby beralasan, DPR bukanlah lembaga yang bertugas memverifikasi laporan pajak dan harta kekayaan. Dia mengatakan DPR menganggap verifikasi laporan pajak dan LHKPN Andika sudah selesai dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan itu.

"Jadi saya rasa persoalan administratif sudah selesai, lah, tidak ada pertanyaan mengenai hal itu," kata Boby.

Begitu pula dengan dugaan keterlibatan Andika dalam kasus pelanggaran HAM terbunuhnya aktivis Papua, Theys Hiyo Eluay. Ketua Presidium Dewan Papua itu diculik dan ditemukan tewas sehari setelah menghadiri upacara Hari Pahlawan di Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD di Jayapura pada 2001.

Nama Andika, yang saat itu bertugas di Kopassus, muncul dalam surat yang dikirim ayah seorang terdakwa ke KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu. Kepada ayahnya, anggota Kopassus tersebut mengatakan dipaksa Mayor Andika untuk mengakui terlibat dalam pembunuhan Theys. Imbalannya, dia dijanjikan berkarier di Badan Intelijen Negara yang saat itu dipimpin Abdullah Hendropriyono, mertua Andika.

Menurut Bobby, DPR tak ingin menanyakan dugaan-dugaan karena dinilai akan cenderung menjadi fitnah. Dia juga menganggap kasus itu sudah rampung dengan adanya tujuh anggota Kopassus yang dihukum.

"Sehingga pertanyaan mengenai hal itu saya rasa tidak akan ada," kata Bobby.

Politikus Golkar ini mengatakan Komisi I DPR akan menanyakan visi misi Andika sebagai calon Panglima TNI. Mengingat, Andika hanya akan menjabat panglima selama 13 bulan sebelum memasuki masa pensiun pada Januari 2023.

"Bagaimana target sasaran seratus hari pertama sampai bagaimana dalam waktu tiga belas bulan yang cukup singkat ini mampu menerjemahkan visi misi Bapak Presiden," ucapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha juga tak mempersoalkan nilai LHKPN Andika. Dia menganggap Presiden Joko Widodo sudah mengetahui hal tersebut, misalnya dari lembaga seperti KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini menganggap wajar Andika memiliki banyak harta. Sebab, ujarnya, Andika merupakan menantu Hendropriyono yang merupakan seorang kaya.

"Wajar aja, dia kan menantu orang kaya," kata Tamliha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 November 2021.

Tamliha menganggap baik calon Panglima TNI memiliki banyak harta. Ia menyebut panglima yang kaya justru tak akan berpikir untuk mengotak-atik anggaran alat utama sistem pertahanan.

"Baguslah Panglima TNI orang kaya, enggak mikir-mikir otak-atik pengadaan alutsista itu," kata Tamliha.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO