Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Ati Nurbaiti, misalnya, menilai jika efektifitas Dewan Pers tidak segera diperbaiki akan dijadikan alasan untuk campur tangan pihak tertentu. "Entah itu elite politik, DPR dan bahkan negara," kata Ati. Guna mengefektifkan kerja Dewan Pers, menurut Ati, harus dilakukan bersama-sama dengan komunitas pers dan masyarakat.
Dalam berbagai kasus, dia menilai Dewan Pers sangat diharapkan suaranya. Misalnya dalam kasus kekerasan terhadap Tempo hingga kasus perang di Aceh. Lemahnya efektifitas Dewan Pers, menurut Ati, bisa dilihat dalam perang di Aceh. Pers Indonesia, kata dia, bukan saja tidak berdaya tapi lebih jauh dari itu telah gagal menyajikan liputan berimbang.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Tarman Azzam, percaya kepengurusan di bawah kepemimpinan Ichlasul ini akan memadai. Namun jika kemudian tidak mampu memanfaatkan momentum menciptakan reformasi pers yang merdeka dan profesional, justru kehadiran Dewan Pers yang baru akan menjadi batu sandungan.
Secara organisatortis, menurut Tarman, PWI mendesak Dewan Pers untuk segera menetapkan standar profesi wartawan, segala yang terkait dengan kehidupan pers, dan organisasi wartawan. Agar tidak bisa sembarangan orang mendirikan organisasi wartawan dan mengaku dirinya wartawan.
Ati maupun Tarman mengaku sama sekali tidak meragukan sosok Ichlasul. Namun, tetap harus dibarengi dengan kinerja anggota lainnya.
Ecep S. Yasa - Tempo News Room
