Survei SMRC 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf: Kondisi Politik Dinilai Memburuk

Selasa, 19 Oktober 2021 14:35 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Wapres Ma'ruf Amin (tengah) dan Ketua DPR Puan Maharani (kiri) memasuki ruangan Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. ANTARA FOTO/Sopian/Pool

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat penilaian publik terhadap kondisi politik nasional cenderung memburuk dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Penilaian negatif atas kondisi politik nasional meningkat dari 14,5 persen pada September 2019 menjadi 24,4 persen dalam survei September 2021.

"Kondisi politik dinilai memburuk dalam dua tahun terakhir," kata Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas dalam rilis hasil survei pada Selasa, 19 Oktober 2021.

Dalam survei teranyar ini, Sirojudin membeberkan, sebanyak 24,4 persen responden menilai politik nasional dalam kondisi buruk atau sangat buruk. Sebanyak 37,1 persen responden menilai kondisi politik nasional biasa saja dan 11,7 persen menjawab tidak tahu.

Hanya 26,8 persen responden yang menilai kondisi politik nasional sangat baik atau baik. Angka ini menurun dibanding survei September 2019 sebesar 41 persen.

Berkebalikan dengan politik, kondisi keamanan nasional dinilai positif. Sebanyak 61,3 persen responden menilai keamanan nasional dalam kondisi baik atau sangat baik. Hanya 11,8 persen yang menilai buruk atau sangat buruk, 24,2 persen menilai sedang saja, dan 2,7 persen tak menjawab.

Advertising
Advertising

"Trennya kondisi keamanan baik atau sangat baik ini relatif stabil. Ini menandakan dalam dua tahun terakhir ini pemerintah berhasil menjaga kondisi keamanan tetap kondusif," kata Sirojudin.

Survei ini digelar pada 15-21 September 2021 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak. Response rate sebesar 981 responden atau 80 persen. SMRC menyebut margin of error surveinya plus minus 3,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

14 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

17 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

21 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

1 hari lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya