TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok masyarakat menyoroti isu kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pemerintahan Jokowi dinilai tak memiliki komitmen dalam menjaga kebebasan sipil.

"Demokrasi hanya menjadi simbol semata tapi tidak dijamin pelaksanaan kebebasannya," kata Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar pada Senin malam, 18 Oktober 2021.

Rivanlee mengatakan, kemunduran demokrasi bisa dilihat dari masifnya penanganan aksi massa dan reaktifnya aparat keamanan dalam merespons kritik, baik secara tindakan maupun lewat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum pun dinilai cenderung tebang pilih dan mengabaikan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Contoh kekerasan aparat keamanan merespons kritik ini dapat terlihat dari penanganan aksi massa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020, hingga kekerasan polisi membanting mahasiswa yang berdemonstrasi di Tangerang baru-baru ini.

Dalam aksi massa menolak UU Cipta Kerja, Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya ada 43 insiden kekerasan oleh polisi yang terjadi dalam aksi antara 6 Oktober hingga 10 November 2020. Amnesty juga mendokumentasikan setidaknya ada 402 korban kekerasan polisi di 15 provinsi selama aksi tersebut.

Ada 6.658 orang yang ditangkap di 12 provinsi, dan sebanyak 301 dari mereka sempat ditahan dengan jangka waktu yang berbeda-beda, termasuk 18 jurnalis. Kemudian dalam protes secara daring, 18 orang di tujuh provinsi menjadi tersangka atas tuduhan melanggar UU ITE.

Dengan situasi yang ada saat ini, Rivanlee khawatir pemerintahan Jokowi akan tetap abai pada kebebasan sipil. Ia mengatakan sikap ini berbahaya lantaran akan berkonsekuensi pada matinya demokrasi.

"Karena pembiaran atas kesewenang-wenangan aparat Kepolisian, TNI kembali masuk ke ranah sipil, serta masih eksisnya sejumlah kebijakan karet yang membahayakan publik untuk bersuara atau bersikap melindungi lingkungannya," kata dia.

Kemunduran demokrasi Indonesia ini juga terekam dalam laporan The Economist Intelligence Unit tentang Laporan Indeks Demokrasi 2020. Indonesia menduduku peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3, menurun dari skor tahun sebelumnya sebesar 6,48. Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia selama 14 tahun terakhir.

Baca juga: Survei Indikator, Ketidakpuasan Penerapan Demokrasi di Indonesia Meningkat