INFO NASIONAL- Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki 17 potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya ekonomi di wilayah ini. Gubernur Kaltara mennguraikan potensi tersebut antara sektor perikanan, tanaman pangan (food estate), energi baru terbarukan, pariwisata dan insfrastruktur.

Semua sektor berpotensi dikembangkan di tengah penurunan kasus pandemi. Selain itu mobilitas masyarakat mulai meningkat berbagai sektor ekonomi mengeliat, dan dalam perspetif investasi. Dalam pemulihan ekonomi terlihat dari persebaran di tanah Air, investasi tidak hanya berfokus di Pulau Jawa, tapi juga tersebar di luar Jawa, yang nilainya berimbang.

Dalam catatan Penasihat Senior Ekonomi Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan, nilai investasi di Kaltara pada 2020 mencapai Rp 5,6 triliun. Sedangkan nilai investasi hingga semester I 2021 lebih Rp 2 triliun. Salah satu daerah potensialnya Kabupaten Bulungan yang menjadi motor pengerak ekonomi di provinsi ini. “Potensi investasi Kaltara besar sekali dan tak terbantahkan, karena kelak menjadi penyangga calon Ibu Kota Negara,”ujarnya dalam acara Webinar online “Kick Off Investasi di Kaltara”, Rabu, 13 Oktober 2021.

Kompetitor Provinsi Kaltara bukanlah provinsi tetangga di Pulau Kalimantan dan provinsi lain di luar Kalimantan, melainkan negara-negara yang juga memberi daya tarik investor global, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Bangladesh. Dari 34 provinsi di Indonesia, Kaltara menempati posisi 17 sebagai wilayah yang memiliki daya tarik investasi. Pertumbuhan ekonomi pada semester I 2021 mencapai 5,81 persen

Ahli Madya Kebijakan Kementerian Keuangan Rahadian Zulfadin mengatakan, dalam menyiapkan daerah berpotensi investasi harus didukung feability study dan dijalankan oleh SDM yang kompeten. Selain potensi sumber daya alam, bidang teknologi informasi dan komunikasi juga mesti diperhitungkan oleh Provinsi Kaltaraa. “Ini karena era digital akan menentukan bagaimana masyarakat mampu beradaptasi dengan new normal di masa depan. Pemerintah harus menyongsong era kehidupan baru tersebut.”katanya.

Menurut Rahadian, ketika era baru sudah diberlakukan, pemerintah daerah harus menerapkan digitalisasi dalam penerapan regulasi perizinan. Implementasinya harus sesuai dengan sistem. Banyak peraturan untuk memberi kemudahan investasi, harus benar-benar bisa dibuktikan kepada investor. “Saran kepada Pemerintah Provinsi Kaltara, jangan sampai peraturan itu berhenti di pusat. Tapi juga diwujudkan oleh daerah guna memastikan aturan tersebut. Misalnya dalam bentuk peraturan daerah, bagaiamana menyiapkan kepastikan regulasi dalam pengurusan investasi,”ujarnya.

Sumber investasi swasta masih menempati posisi paling besar dibanding APBN dan BUMN yang nilainya sangat terbatas. Karena itu, mengundang investor swasta untuk menanamkan modalnya ke Kaltara harus mampu menyiapkan daya tariknya. Salah satunya perizinan yang efisien dan durasi yang cepat dan singkat.

Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Dendy Apriandi memberikan strategi, selain soal perizinan yang tak kalah penting adalah penerbitan jaminan risiko. Artinya jika dalam investasi berisiko rendah, maka prosesnya lebih dipermudah dan proses lebih cepat. Kemudahan ini menimbulkan kepercayaan dari investor, tapi tetap membutuhkan pengawasan.

“Pemerintah dengan Omnibuslaw sebagai langkah besar dalam perizinan investasi. Sudah disiapkan sejumlah peraturan yang lebih cepat dan efisien,”katanya.

Executive Director Eurocharm Indonesia Edison Bako mengingatkan Indonesia menjadi daya tarik investor dari negara-negara Eropa. Mereka telah membuktikan berinvestasi di berbagai daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Barat. Tidak tertutup kemungkinan Kaltara akan menjadi sasaran para investor anggota Eurocham (Kamar Dagang dan Industri Eropa di Indonesia.

“Investasi dari anggota Eurocham diharapkan untuk jangka panjang di Indonesia, sehingga diperlukan komunikasi, kebijakan serta regulasi yang jelas. Mereka sangat senang bisa berinteraksi derngan pengusaha lokal dan sektor UMKM,”ujarnya.

Sekda Provinsi Kaltara Suriansyah menyambut baik keinginan dari kalangan Kadin untuk beinteraksi membangun komunikasi dan mekanisme investasi lebih baik lagi. Bagaimana merealisasikan investasi yang lebih nyaman dan aman serta berkelanjutan. Pihaknya menerima saran Direktur Deregulasi BKPM untuk membuat mekanisme penyusunan perda. “Kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian terkait dan BPKP, bila itu menyangkut tata ruang,” katanya.

Para pembicara dalam webinar memberikan sejumlah rekomendasi. Yakni kunci dari realisasi pemanfaatan potensi investasi di Kaltara adalah mengkomunikasikan permasalahan yang timbul. Selain itu perizinan yang dijanjikan cepat dan efisien, misalnya, apabila ada kemacetan dalam prosesnya mesti segera dicari tahu penyebabnya. Caranya antara regulator dan investor harus transparan dalam mengkomunikasikan persoalan tersebut. (*)