DPR Disebut akan Lobi KPU Agar Setujui Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

Selasa, 5 Oktober 2021 18:17 WIB

Warga memasukkan jarinya ke dalam tinta usai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jalan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu, 24 April 2019. Pemilu ulang tersebut dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih pemegang form A5 yang mencoblos 5 surat suara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan Komisi II DPR akan melobi Komisi Pemilihan Umum agar setuju Pemilu 2024 digelar 15 Mei sesuai usulan pemerintah.

Lodewijk menganggap masih ada cukup waktu untuk mencapai kesepakatan itu sebelum DPR memasuki masa reses.

"Komisi dua tentunya akan melakukan lobi-lobi politik tentunya dengan KPU, kemudian juga dengan pemerintah sehingga diharapkan ada kesepakatan dari usulan pemerintah itu," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Oktober 2021.

Lodewijk pun berharap ada jalan tengah antara usulan pemerintah dan KPU ihwal jadwal pemungutan suara Pemilu 2024. Ia mengakui di internal Dewan pun masih ada perbedaan pendapat.

KPU sebelumnya mengusulkan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari. Sedangkan pemerintah mengusulkan pencoblosan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden berlangsung pada 15 Mei 2024.

Advertising
Advertising

Menurut Lodewijk, saat ini ada dua fraksi di DPR yang sudah menyatakan setuju terhadap usulan pemerintah, yakni Golkar dan Gerindra. "Dari media sosial yang saya lihat yang sementara sudah sepakat itu Gerindra dan Golkar," ucap Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini.

Akhir pekan kemarin, DPR menggelar konsinyering bersama Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu. Sejumlah anggota Komisi II DPR dan komisioner KPU tak merespons pertanyaan Tempo ihwal hasil konsinyering tersebut.

Menurut anggota Komisi II Mardani Ali Sera, konsinyering pembahasan jadwal Pemilu 2024 itu belum tuntas. Mardani mengatakan komunikasi Kemendagri dan KPU masih terus berlangsung setelah konsinyering.

"Sementara diberikan pada KPU dan Kemendagri untuk finalisasi," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini kepada Tempo pada Senin malam, 4 Oktober 2021.

Anggota Komisi II DPR dari Partai Amanat Nasional, Guspardi Gaus, enggan membeberkan berjalannya konsinyering. Ia bahkan mengaku mengusulkan agar tak ada yang menyampaikan komentar sebelum rapat pada 6 Oktober besok, yang dijadwalkan untuk mengambil keputusan ihwal jadwal Pemilu 2024.

"Pokoknya mengerucut ke satu tanggal, sabar ya. Insya Allah tanggal 6 udah ada keputusan, kemarin kami menyatukan kesepahaman," kata Guspardi kepada Tempo, Senin malam, 4 Oktober 2021.

Ketua KPU Ilham Saputra dan komisioner KPU Dewa Raka Sandi belum merespons pertanyaan Tempo ihwal hasil konsinyering pembahasan jadwal Pemilu 2024.

Baca juga: PDIP Keberatan Pemilu 2024 Pada 15 Mei

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

9 jam lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

12 jam lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

15 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

18 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

20 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

22 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

23 jam lalu

Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh karena telah memberi dukungan di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya