PDIP Keberatan Pemilu 2024 Pada 15 Mei, Minta Pemerintah Kaji Lagi

Petugas membagikan kertas hasil rekapitulasi Provinsi kepada sejumlah Komisioner Bawaslu dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan di Komisi II DPR Arif Wibowo meminta pemerintah mengkaji betul usulan pencoblosan Pemilu 2024 digelar pada tanggal 15 Mei. Arif mengatakan fraksinya keberatan dengan usulan itu dengan sejumlah pertimbangan.

"Apakah PDI Perjuangan keberatan pemungutan suara pada 15 Mei karena meminta menimbang ulang, tentu keberatan," kata Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 September 2021.

Arif mengatakan PDIP pun melakukan kajian terhadap jadwal Pemilu 2024. Ia mengingatkan jadwal Pemilu 2024 pada 15 Mei akan melewati Ramadan dan Idul Fitri pada tahun tersebut. Merujuk penanggalan, Idul Fitri tahun 2024 kemungkinan akan jatuh pada 9-10 April.

Menurut Arif, PDI Perjuangan menilai semestinya tak ada kegiatan politik apa pun saat Ramadan. Ia menilai tidaklah etis dan berpotensi muncul masalah jika bulan suci umat Islam itu diisi dengan kegiatan kampanye politik menuju pemungutan suara.

"Saya kira harus bijak mempertimbangkan dengan matang dan baik bahwa pada masa Ramadan itu seharusnya tidak perlu kampanye politik oleh partai, termasuk tim kampanye capres dan cawapres," ujarnya.

Selain itu, Arif berpendapat biaya kampanye di masa Ramadan dan Idul Fitri berpotensi menjadi lebih mahal. Padahal, pemerintah ingin pemilihan legislatif dan presiden menjadi lebih sederhana dan murah. Arif pun mengingatkan postulat bahwa pemilu yang mahal akan berimbas pada tumbuh kembangnya oligarki dan korupsi.

"Padahal itu penyakit politik yang harus kita hindari. Maka rekayasa sistem yang sederhana dan murah itu menjadi penting dan perlu," kata dia.

Alasan berikutnya adalah penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Jika pencoblosan digelar 15 Mei, kata Arif, waktu yang ada sempit dan pendek menuju pencalonan kepala daerah. Padahal, salah satu syarat pencalonan kepala daerah adalah perolehan kursi DPRD oleh partai.

"Belum lagi kalau capres-cawapresnya yang kompetisi harus masuk putaran kedua. Kerumitan dan masalah yang ditimbulkan akan sangat banyak," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.

Arif mengatakan pemerintah dan pemangku kepentingan pemilu lainnya, termasuk penyelenggara, perlu mengkaji secara seksama dan mendalam bagaimana membentuk sistem kepemiluan yang ajeg. Ia mengatakan sistem pemilu mestinya terintegrasi dan harmonis yang diatur dalam dua undang-undang, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pemerintah sebelumnya mengusulkan agar Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei. Hal tersebut disepakati dalam rapat internal Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajarannya pada Senin, 27 September 2021.

Baca juga: PKS: Pemerintah Boleh Usul Jadwal Pemilu 2024, tapi KPU yang Tetapkan

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Sentralitas ASEAN Diharapkan Redakan Ketegangan

1 jam lalu

Sentralitas ASEAN Diharapkan Redakan Ketegangan

ASEAN diproyeksikan dapat tetap terbuka dan inklusif di tengah ancaman polarisasi kekuatan global utama.


KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

1 jam lalu

KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

KPK memeriksa Anggota DPR asal Lampung dan Bupati Lampung Barat dalam kasus suap Rektor Unila Karomani.


Anies Baswedan Lanjutkan Safari Politik ke Papua, Hadiri Perayaan Natal hingga Temui Relawan

2 jam lalu

Anies Baswedan Lanjutkan Safari Politik ke Papua, Hadiri Perayaan Natal hingga Temui Relawan

Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke Papua mulai hari ini. Dia akan mengikuti perayaan natal hingga bertemu dengan para relawan Jumat besok


PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

2 jam lalu

PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

Plt Ketua DPW PSI Jakarta Grace Natalie mengungkapkan apa yang akan dilakukannya saat menjadi petinggi PSI DKI.


Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

2 jam lalu

Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena safari politik ke Sumatra yang diduga merupakan pelanggaran Pemilu, yakni curi start kampanye.


Dari Desa Menuju Istana, Kisah Pengabdian Ayu Mengikuti Kampus Mengajar

3 jam lalu

Dari Desa Menuju Istana, Kisah Pengabdian Ayu Mengikuti Kampus Mengajar

Ayu Sabrina, alumni program Kampus Mengajar angkatan pertama yang pernah diundang ke Istana.


Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

3 jam lalu

Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

Progam bantuan yang digelontokan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendongkrak tingkat kepuasan publik.


Jokowi Imbau Korban Gempa Cianjur Tetap Manfaatkan Bahan Bangunan Lama

3 jam lalu

Jokowi Imbau Korban Gempa Cianjur Tetap Manfaatkan Bahan Bangunan Lama

Presiden Jokowi meminta bantuan gempa tidak dibelikan sepeda motor tetapi benar-benar digunakan untuk membangun kembali rumah yang rusak.


Jokowi Janji Datang Lagi ke Cianjur, Cek Hasil Renovasi Rumah Korban Gempa

4 jam lalu

Jokowi Janji Datang Lagi ke Cianjur, Cek Hasil Renovasi Rumah Korban Gempa

Presiden Jokowi meminta masyarakat korban gempa Cianjur untuk benar-benar menggunakan bantuan renovasi rumah sesuai peruntukannya.


Absen di Pernikahan Kaesang-Erina, Surya Paloh Surati Jokowi

7 jam lalu

Absen di Pernikahan Kaesang-Erina, Surya Paloh Surati Jokowi

Surya Paloh berkirim surat ke Jokowi. Dia tak bisa menghadiri resepsi pernikahan Kaesang-Erina Gudono.