Agus Widjojo, Gubernur Lemhannas yang Menginisiasi Rekonsiliasi Tragedi 1965

Reporter

Tempo.co

Editor

Nurhadi

Selasa, 5 Oktober 2021 12:25 WIB

Gubernur Lemhanas yang baru, Agus Widjojo, tiba dalam pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 15 April 2016. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dalam Tragedi 1965. Salah satunya adalah rekonsiliasi. Sayangnya upaya tersebut masih terhalang hingga saat ini karena beberapa pihak masih resisten dalam melakukan upaya rekonsiliasi Tragedi 1965.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu pihak yang hingga saat ini masih resisten terhadap upaya rekonsiliasi Tragedi 1965. Dilansir dari tempo.co, TNI masih resisten karena kuatnya doktrin antikomunisme dalam tubuh TNI yang masih tertanam hingga saat ini. Kendati demikian, proses rekonsiliasi harus tetap berjalan.

Sosok Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Agus Widjojo, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dinilai beberapa pihak sebagai orang yang tepat dalam upaya rekonsiliasi Tragedi 1965.

Alissa Wahid, putri mendiang Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mengungkapkan bahwa Agus merupakan orang berunsur militer yang memiliki pikiran terbuka.

"Ini terefleksikan bagaimana Pak Agus melihat tragedi 1965 dan rekonsiliasinya. Berpikiran terbuka yang menyeluruh sebagai seorang pelaku sejarah," ujar Alissa Wahid seperti dikutip dari antaranews.com, 26 Agustus 2021.

Advertising
Advertising

Agus merupakan salah seorang penggagas simposium nasional "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" yang diadakan pada 2016. Acara tersebut merupakan ajang pelurusan sejarah 1965 yang pertama kali diinisiasi langsung oleh pemerintah.

Dengan adanya simposium nasional tersebut, publik diharapkan tahu mengenai pendapat-pendapat yang berbeda mengenai Tragedi 1965. "Tidak usah ditutupi. Jadi, semua harus tahu, mau ke mana kita mencari solusi," ucap Agus seperti dikutip dari tempo.co, 27 April 2016.

Kehadiran sosok Agus Widjojo mampu membawa harapan akan rekonsiliasi Tragedi 1965, terutama berkaitan dengan kesediaan militer untuk terlibat dalam upaya rekonsiliasi tersebut. Ia adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 1970.

Dilansir dari lemhannas.go.id, sebelum menjabat sebagai Gubernur Lemhannas, Agus sempat menjadi Perwira dalam International Commission for Control and Supervision di Vietnam tahun 1973, dan dalam Kontingen Indonesia untuk United Nations Emergency Force II di Sinai, Timur Tengah pada tahun 1975.

Sebelum pensiun pada 2003, Agus sempat mengemban tugas sebagai Kepala Staf Teritorial Panglima TNI dan sebagai Wakil Ketua MPR Fraksi TNI/POLRI. Agus juga tercatat mengantongi gelar akademik dari beberapa universitas luar negeri.

Agus Widjojo meraih gelar Master bidang Military Art and Science dari U.S. Army Command and General Staff College, bidang Keamanan Nasional dari U.S. National Defense University, dan bidang Administrasi Publik dari George Washington University.

BANGKIT ADHI WIGUNA

Baca juga: Agus Widjojo Enggan Kisahnya Ditulis Biografi, Begini Cerita Sampai Bisa Luluh

Berita terkait

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

12 jam lalu

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

18 jam lalu

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

Ditpolairud Polda Bali kini melakukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali, kerahkan 2 kapal dan 3 helikopter.

Baca Selengkapnya

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

1 hari lalu

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, bersama para perwira tinggi Jenderal TNI siap bergerak bersama memastikan program optimasi lahan rawa (Oplah) dan pompanisasi di seluruh Indonesia berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Polda Bali Tolak Cabut Status Tersangka, Kuasa Hukum Anandira Puspita Siapkan Alat Bukti dan 2 Saksi Ahli

1 hari lalu

Polda Bali Tolak Cabut Status Tersangka, Kuasa Hukum Anandira Puspita Siapkan Alat Bukti dan 2 Saksi Ahli

Kepolisian Daerah Bali menolak mencabut status tersangka dalam sidang perdana praperadilan Anandira Puspita.

Baca Selengkapnya

Sosok Dian Andriani Anggota Korps Wanita TNI AD Pertama Berpangkat Mayjen

1 hari lalu

Sosok Dian Andriani Anggota Korps Wanita TNI AD Pertama Berpangkat Mayjen

Dian Andriani merupakan perempuan pertama yang mencapai pangkat Mayjen TNI AD di Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).

Baca Selengkapnya

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

2 hari lalu

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.

Baca Selengkapnya

Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Koteka Barbershop di Wilayah Intan Jaya Papua, Apa Tugas dan Fungsi Utama Kostrad?

2 hari lalu

Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Koteka Barbershop di Wilayah Intan Jaya Papua, Apa Tugas dan Fungsi Utama Kostrad?

Calon suami Ayu Ting Ting dan Satgas Yonif 509 Kostrad melakukan program Koteka Barbershop. Apa tugas dan fungsi utama Kostrad?

Baca Selengkapnya

Ini Arti Galodo, Banjir Bandang dari Gunung Singgalang Sapu Wilayah Berbagai Daerah di Sumbar

3 hari lalu

Ini Arti Galodo, Banjir Bandang dari Gunung Singgalang Sapu Wilayah Berbagai Daerah di Sumbar

Banjir bandang dari Gunung Singgalang menghantam Galudua, Koto Tuo Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumbar. Apa arti galodo bagi suku Minangkabau?

Baca Selengkapnya

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

6 hari lalu

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz membantah tudingan KKB yang menyatakan pemerintah Indonesia menutup akses lembaga HAM ke Papua.

Baca Selengkapnya

Kepala Operasi Damai Cartenz Akui Ada Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB Sepanjang 2021-2023

6 hari lalu

Kepala Operasi Damai Cartenz Akui Ada Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB Sepanjang 2021-2023

Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani, mengakui banyak menangani kasus anggota TNI-Polri yang berjual-beli amunisi dengan TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya