Mendagri: PLBN Sota Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Minggu, 3 Oktober 2021 14:39 WIB

INFO NASIONAL – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyatakan keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota memberi manfaat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah perbatasan.

"Kehadiran PLBN Sota merupakan awal dari pengembangan kawasan PLBN Sota sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan negara, yang dapat bermanfaat untuk Papua dan negara tetangga PNG, serta negara-negara Pasifik lainnya," kata Tito saat memberi laporan kepada Presiden Joko Widodo yang meresmikan PLBN tersebut di Merauke, Papua pada Minggu, 3 Oktober 2021.

Tito yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyebutkan aktivitas pelintas batas dari Distrik Weam, Western Province, PNG, rata-rata berkisar 350 orang per bulan. Dalam 8 (delapan) bulan terakhir semasa pandemi, barang bawaan yang dibeli dari Pasar PLBN Sota dominan berupa kebutuhan sehari-hari, produk pertanian, perkebunan dan tanaman pangan.

"Hal tersebut di antaranya dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha dan wirausaha lokal untuk berperan memenuhi kebutuhan kurang lebih 201.351 warga Western Province secara berkesinambungan," tuturnya.

Kabupaten Merauke berstatus sebagai Lumbung Tanaman Padi terbesar di Papua. Tahun lalu telah mengekspor 15 ribu ton beras ke Daru, Ibu Kota Western Province, melalui Pelabuhan Torasi. "Hal ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjadi pemasok, terutama produk-produk pertanian," ujar Mendagri.

Advertising
Advertising

Pembangunan PLBN Sota merupakan satu dari pembangunan 11 PLBN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan (ditetapkan tanggal 17 Januari 2019).

PLBN Sota juga meruakan kelanjutan dari pembangunan 7 PLBN pada gelombang I berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan (ditetapkan tanggal 28 April 2015).

Pembangunan PLBN tersebut dimaksudkan untuk memenuhi tiga hal. Pertama, perwujudan kawasan perbatasan negara, khususnya pada aspek lintas batas negara, yang tertib dan aman. Kedua, perwujudan kawasan perbatasan negara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Terakhir, perwujudan kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara atau sebagai etalase negara.

Berdasarkan tiga hal tersebut, pembangunan PLBN diharapkan menjadi episentrum pengembangan kawasan perbatasan negara, baik pada aspek pertahanan dan keamanan, aspek perekonomian, maupun pada aspek sosial dan budaya. (*)

Berita terkait

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Imbau Kepala Daerah Segera Salurkan Anggaran Pilkada 2024

2 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Imbau Kepala Daerah Segera Salurkan Anggaran Pilkada 2024

Tito Karnavian mengatakan masih ada beberapa penyelenggara Pilkada 2024 di daerah yang belum menerima anggaran.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

5 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

Tito Karnavian menekankan pentingnya realisasi APBD dalam pengendalian tingkat inflasi.

Baca Selengkapnya

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

9 hari lalu

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

DKPP akan membangun kantor perwakilan di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera, dan Jawa.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

11 hari lalu

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

Menteri TIto Karnavian meminta kepala daerah memerhatikan inflasi di daerahnya masing-masing.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Dorong Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Pemda

12 hari lalu

Kemendagri Dorong Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Pemda

Kemendagri mendorong penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara konsisten di semua tingkatan pemerintahan, terutama di lingkungan Pemda.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

15 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

15 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

16 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

16 hari lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya