KSAD Ancam Prajurit TNI Yang Terlibat Politik Praktis

Reporter

Editor

Senin, 15 Desember 2008 19:47 WIB

TEMPO Interaktif, Pacitan:Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Agustadi Sasongko menegaskan prajurit TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam politik praktis akan diancam sanksi berat. Hukuman disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang diperbuatan dan hasil penyelidikan perkara. Hukuman terberat, mereka akan diberhentikan secara tidak hormat.

"Instruksi ini juga telah disampaikan kepada komandan satuan prajurit pelaksana paling bawah," katanya dalam sambutannya di kawasan sejarah Panglima Besar Jenderal Besar Soerdirman di Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, Senin (15/12).

Untuk itu, prajurit TNI Angkatan Darat diminta tidak berpihak kepada golongan atau partai politik tertentu dalam menjalankan tugasnya. Ini sesuai dengan komitmen TNI untuk menjaga netralitas. "Pada pemilu 2008 mendatang tentara harus benar-benar netral," ujarnya.

Agustadi juga meminta partai politik tidak mendekati prajurit TNI untuk terlibat dan berkiprah dalam politik praktis. Termasuk sesepuh TNI Angkatan Darat yang telah menjadi pimpinan sejumlah partai politik. EKO WIDIANTO

Berita terkait

Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

10 Oktober 2016

Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

Ryamizard mengatakan kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi TNI untuk memiliki hak politik.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

10 Oktober 2016

Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju jika TNI ikut dalam politik praktis.

Baca Selengkapnya

Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

7 Oktober 2016

Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan TNI harus
netral.

Baca Selengkapnya

Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

4 Oktober 2016

Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

Menurut Gatot, anggota TNI memang belum siap diberi hak politik untuk menyalurkan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya

Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

4 Oktober 2016

Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

Pemberian hak pilih kepada anggota TNI berpotensi memecah belah soliditas TNI.

Baca Selengkapnya

Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

21 Mei 2015

Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

Prajurit TNI tetap dilarang keras terlibat dalam berpolitik praktis.

Baca Selengkapnya

Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

9 Juni 2014

Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

Pertemuan dengan Panglima TNI diharapkan menjadi ajang
koordinasi dan tukar-menukar informasi.

Baca Selengkapnya

Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

5 Juni 2014

Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

Budiman menyatakan belum menemukan indikasi prajurit bersikap tak netral.

Baca Selengkapnya

SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

3 Juni 2014

SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

SBY meminta buku sejarah ini segera diselesaikan mumpung pelakunya masih hidup.

Baca Selengkapnya

Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

14 Maret 2014

Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

Ini kedua kalinya Moeldoko menyebut tebas-menebas.

Baca Selengkapnya