Kemnaker Apresiasi Ponorogo Terapkan Desmigratif

Senin, 27 September 2021 11:33 WIB

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi saat berdialog dengan pendamping desa program Desmigratif di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu, 25 September 2021.

INFO NASIONAL -- Kemnaker memuji keberhasilan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang mampu mengubah Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo sukses mengerahkan pendamping desa untuk mengubah kehidupan masyarakat Desa Paringan menjadi lebih maju dan produktif.

"Terima kasih khususnya kepada Kepala Desa Paringan yang telah berhasil mengubah wajah Desa Paringan, karena 80 persen penduduknya adalah pekerja migran," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi saat berdialog dengan pendamping desa program Desmigratif di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu, 25 September 2021.

Anwar menyatakan sekitar tahun 1980-an, fenomena orang keluar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI, dahulu dikenal TKW) ke Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Korea, dan Hongkong menjadi tren. Secara perlahan, warga Desa Paringan telah menjadi salah satu kantong pekerja migran karena banyak warganya yang bekerja di luar negeri.

"Potensi dan modal pengetahuan warga Pinaringan, yang banyak di luar negeri, dibawa PMI ketika pulang dan itu akan menjadi kenangan ketika mewujudkan suatu gagasan. Program Desmigratif ini intinya kalau berhasil harus kita tambah," ujarnya.

Anwar menjelaskan, Desmigratif adalah program perlindungan komprehensif terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman bagi PMI dan keluarganya. Ada empat pilar Desmigratif, yakni pusat layanan migrasi, usaha produktif, pengasuhan anak secara bersama (community parenting), dan koperasi yang dalam pelaksanaannya memerlukan proses pembelajaran dan kreativitas.

"Sesuai arahan Ibu Menaker Ida Fauziyah yang meminta seluruh jajaran Kemnaker agar program Desmigratif, khususnya pilar community parenting ini benar-benar mewujudkan kepedulian yang nyata terhadap perkembangan anak-anak PMI," katanya.

Anwar menambahkan, Desa Paringan ini harus tetap didorong agar bisa mandiri dan berhasil melahirkan masyarakat yang produktif. "Ini menurut saya tidak terlalu sulit dalam hal pemikiran," katanya.

Dari hasil dialog dengan para pendamping desa, Anwar berpendapat di Desa Paringan masih ada dana desa yang bisa dimanfaatkan selain untuk infrastruktur, juga untuk bidang yang lain.
"Kalau potensi pasar ini sudah besar, saya bisa berbicara dengan Kementerian PUPR untuk dibantu infrastrukturnya agar dapat membuka pasar besar dalam hal produksi. Kami sedang menggagas kombinasi antara Kemendes, Kemnaker dan Kemenkop-UKM untuk saling bekerja sama," katanya.(*)

Berita terkait

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

3 jam lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Polisi Gagalkan Penyelundupan Pekerja Migran di Badau Perbatasan Indonesia-Malaysia

6 hari lalu

Polisi Gagalkan Penyelundupan Pekerja Migran di Badau Perbatasan Indonesia-Malaysia

Supriyanto mengatakan puluhan pekerja migran tersebut rata-rata berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

13 hari lalu

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

Kementerian Ketenagakerjaan menutup layanan Posko THR. Dibuka pada 28 Maret 2024, posko THR ditutup pada Selasa,16 April 2024

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

13 hari lalu

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

SIAPkerja merupakan sistem dan aplikasi pelayanan dan ketenagakerjaan digital yang dirilis Kemnaker dengan konsep SSO. Begini maksudnya.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

15 hari lalu

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

18 hari lalu

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

Kemnaker menegaskan tidak ada surat edaran (SE) yang dikeluarkan tentang kebijakan WFH bagi karyawan swasta.

Baca Selengkapnya

Kepala BP2MI Marah karena Barang Bawaan Pekerja Migran Ditahan, Apa Tugas dan Fungsi BP2MI?

24 hari lalu

Kepala BP2MI Marah karena Barang Bawaan Pekerja Migran Ditahan, Apa Tugas dan Fungsi BP2MI?

Kepala BP2MI belum lama ini marah-marah karena mendapati barang bawaan pekerja migran ditahan dan diaca-acak di pelabuhan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Fraksi PKS Kritik Barang Impor Kiriman Pekerja Migran yang Tertahan

24 hari lalu

Anggota DPR Fraksi PKS Kritik Barang Impor Kiriman Pekerja Migran yang Tertahan

Kurniasih Mufidayati mengkritik tertahannya barang impor kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) yang tertahan di Tanjung Mas, Semarang.

Baca Selengkapnya

Politikus PAN Tuding Balik Benny Rhamdani Soal Barang Pekerja Migran yang Tertahan

24 hari lalu

Politikus PAN Tuding Balik Benny Rhamdani Soal Barang Pekerja Migran yang Tertahan

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menuding balik Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengenai aturan yang membuat barang pekerja migran tertahan di gudang.

Baca Selengkapnya