Golkar Bakal Ganti Posisi Azis Syamsuddin di DPR dan Partai Jika Jadi Tersangka

Jumat, 24 September 2021 21:57 WIB

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat malam, 24 September 2021. Rosseno aji

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar masih menunggu kepastian status hukum kadernya, Azis Syamsuddin, setelah dijemput oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM DPP Golkar Supriansa mengatakan, partainya menghargai proses hukum yang berjalan di komisi antirasuah saat ini.

"Kami tunggu kepastian status hukum Pak Azis seperti apa malam ini," kata Supriansa lewat pesan singkat, Jumat malam, 24 September 2021.

Azis telah dijemput dan dibawa ke gedung KPK. Sebelumnya, KPK dikabarkan telah menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap eks penyidik komisi antikorupsi, Stepanus Robin Pattuju.

Menurut Supriansa, Partai Golkar masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Partai beringin akan mengambil langkah mengganti Azis dari jabatannya jika benar dia ditetapkan tersangka dan ditahan malam ini.

"Jika benar beliau ditetapkan tersangka dan ditahan maka tentu Partai Golkar akan melakukan langkah persiapan pergantian posisi Wakil Ketua DPR RI sesuai mekanisme baik yang ada di internal Partai Golkar maupun sesuai dengan UU MD3," kata anggota Komisi Hukum DPR ini.

Advertising
Advertising

Supriansa mengatakan Bakumham DPP Golkar menyiapkan pendampingan hukum jika Azis memerlukan. Namun hingga saat ini, Azis belum meminta bantuan hukum dari partai.

KPK memang mengagendakan pemeriksaan untuk Azis hari ini. Namun, politikus Golkar itu menyurati KPK meminta pemeriksaannya ditunda. Azis berdalih sedang menjalani isolasi mandiri karena berinteraksi dengan orang yang terinfeksi Covid-19.

Menurut informasi yang dikumpulkan dari KPK, petugas komisi antirasuah sempat mencari keberadaan Azis Syamsuddin. Azis disebut akhirnya ditemukan di rumahnya di Jalan Gedung Hijau II, Pondok Pinang.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ROSSENO AJI

Berita terkait

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

3 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024, Golkar DIY Jaring 39 Bakal Calon Kepala Daerah

4 jam lalu

Pilkada 2024, Golkar DIY Jaring 39 Bakal Calon Kepala Daerah

Partai Golkar DIY telah merampungkan penjaringan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 di lima kabupaten/kota

Baca Selengkapnya

Alasan Golkar Terapkan Survei Tiga Lapis untuk Usung Calon di Pilkada 2024

5 jam lalu

Alasan Golkar Terapkan Survei Tiga Lapis untuk Usung Calon di Pilkada 2024

Partai Golkar menerapkan aturan ketat bagi para kandidat yang akan diusung sebagai calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2024

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

12 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

12 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

14 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

15 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

17 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya